Hari ini Sebanyak 53 Peserta UKW Malut, Jalani Swab Antigen

Swaramalut.com- TERNATE

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo bekerja sama dengan Dewan Pers sudah di mulai pada hari ini. Sesuai rencana, UKW tersebut akan dilaksanakan pada 9 sampai 10 April 2021.

Adapun tujuan diadakannya UKW adalah untuk meningkatkan profesionalisme wartawan sesuai kode etik jurnalistik dan amanah Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Penyelenggaraan UKW dilakukan atas petunjuk peraturan Dewan Pers, untuk menyertifikati setiap pekerja pers agar kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi.

Sebelum pelaksanakan UKW hari ini, pihak penyelenggara menggelar tes Swab Antigen di Sahid Bella Hotel,jumat (9/4/2021) pagi tadi sekitar pukul 07.00 WIT. Tujuan diadakan tes Swab ini sendiri agar dapat dipastikan bahwa peserta UKW aman dari COVID-19.

“ Yang mengikuti tes ini (UKW) ada sekitar 53 wartawan dan terdiri dari 9 kelas” ucap ketua panitia penyelenggara Wahyudi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil Swab akan langsun disampaikan hari ini juga sebelum dimulainya pelaksanaan UKW. Bagi peserta UKW yang reaktif/positif tidak akan di izinkan untuk mengikuti uji kompetensi tersebut.

“Kalau hasil tesnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau positif, maka peserta tersebut tidak diikutkan UKW.

Test swab ini sendiri sangat sederhana, karena hanya memasukan alat tes ke hidung dan tidak memakan waktu yang lama. Suhardi koromo salah satu peserta UKW yang mengikuti tes swab menjelaskan bahwa tes Swab tersebut sangat cepat dan tidak terasa sakit.

“Tadinya saya agak ragu untuk dites swab, karena saya pikir tes ini akan lama dan terasa sakit, akan tetapi tes ini sangat cepat dan tidak terasa sakitnya”, tutup wartawan media cermin halmahera ini..#red

Terkait Issu Tidak Transparansi Anggaran DD dan ADD Yang Viral , Kades dan BPD Desa Sebelei Angkat Bicara

Swaramalut.com-TERNATE

Terkait dengan dugaan issu dan pemberitan soal tidak transparansinya anggaran ADD-DD yang sempat viral,Ketua BPD dan Kepala Desa Sebelei akhirnya angkat bicara.

Menurut Ketua BPD Pardi Kahar S,Pd saat menyembangi redaksi swaramalut.com,Rabu(7/4/2021) menyampaikan bahwa soal transparansi itu kami selalu memberikan informasi ke masyarakat pada saat rapat Musdes, dan saat pencairan kami  selalu melakukan monitoring penggunaan aggaran,semuanya berjalan benar dengan baik, jadi soal pemberitaan itu tidak benar sama sekali dan kami anggap itu hanya bersifat opini” ujanya.

Foto Jalan Rabat Beton Tahun 2019 sepanjang 700 meter

Terpisah dari itu kepala Desa Samiun Asari S,Pd menyampaikan bahwa soal transparansi kami sudah lakukan dengan baik dan setiap pencairan anggaran kami melakukan musdes dan menyampaikan secara total dengan besar anggaran yang kami cairkan “jelasnya.

Lanjuntnya, semua terkait ploting anggaran kami selalu tanyakan kepada masyarakat kira-kira keinginan masyarakat dengan anggaran sebanyak ini harus membuat program apa, jadi semua ploting terkait anggaran kami telah fungsikan untuk kebutuhan masyarakat.

foto : Jembatan darat tahun 2020

“  saya anggap terkait pemberitaan tersebut ada sebagian masyarakat yang masih merasa tidak senang karena tidak dilibatkan dalam pekerjaan tersebut sehingga merasa kecewa dan langsung membuat berita tersebut “ ucapnya.

Foto Jalan Rabat Beton Tahun 2019 sepanjang 700 meter

Kades berharap agar kedepan masyarakat dapat bersatu membangun desa Sebelei sebab masih banyak pekerjaan yang belum di kerjakan diantaranya Talud penahan tanah sepanjang 100 meter, saluran Darenase sepanjang 150 meter dan semua itu dapat dilakukan dengan kebersamaan yang ada.

“ saya harap masyarakat desa Sebelei bisa bersatu saling bergotong royong membangun desa ini sebab desa ini masih butuh infrakstruktur yang lain diantaranya Talud penahan tanah sepanjang 100 meter dan saluran darnase sepanjang 150 meter dan ini harus dilakukan, oleh sebab itu saya minta dukungan dari semua pihak agar bisa saling bahu membahu, saling bekerja sama demi kemajuan desa kita ini” tutupnya mengakhiri..#red/Bn

IPMB dan AMKB-PG Desak KSOP Hentikan Pengoperasian KM, Pulau Kijang Dan KM.Padaidi Di Pulau Mereka

Swaramalut.com-Ternate

Aliansi Masyarakat Kayoa Barat,Pulau Guraici(AMKB-PG) Dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Busua (IPMB)melakukan pertemuan untuk membahas terkait dengan pelayanan transportasi yang ada di pulau-pulau guraici dan Kayoa Barat sebab beberapa waktu lalu sempat terjadi kerusakan kapal Km, Pulau kijang dan Km, Padaidi di perairan antara makian dan laigoma mengalami kemogokan,sehingga hampir memakan korban.selasa (6/4/2021).

Pertemua yang di mulai pada malam hari tepatnya pukul 09:00 wit. Dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang di bahas,terkait dengan pelayanan transportasi laut yang layak.

menurut mantan ketua umum ikatan pelajar mahasiswa busua Fandi Nan menyampaikan bahwa kelayakan Km. pulau Kijang dan Km. Padaidi mestinya sudah tidak lagi di berikan izin untuk berlayar, namun nyatanya di paksakan untuk beroperasi olehnya itu kami meminta pemerintah daerah dalam hal ini pihak Kantor Kesyahabandaran dan Otoritas Pelabuhan(KSOP)Kelas II Ternate dan Unit Labuha untuk mengambil langkah tegas untuk tidak lagi memberikan izin berlayar.Sebab ini juga kebutuhan masyarakat apa lagi menjelang bulan ramadhan.

Fandi menilai kapal km. Pulau Kijang dan Km. Padaidi sudah tidak layak lagi untuk di operasikan karena sering mengalami kerusakan.

Terpisah dari itu Ruslan Damra, sebagai keterwakilan dari masyarakat menyampaikan Kedua kapal ini juga so tidak layak lagi untuk beroperasi, sebab sangat membahayakan dan mengancam nyawa masyarakat, tapi kenapa masih saja di paksakan untuk di izinkan berlayar,” ujarnya.

Sadam amir yang juga sebagai mantan ketua IPMB langsung angkat bicara dan dirinya sangat mengecam dan mengutuk keras pada pemilik kapal dan pihak terkait dalam hal ini KSOP kelas II Ternate dan Unit Labuha untuk tidak lagi mengoperasikan kapal tersebut.

” Saya menyampaikan sikap tegas kepada pemilik kapal dan KSOP Kelas II Ternate dan Unit Labuha untuk tidak lagi mengoperasikan kapal KM Pulau Kijang dan KM.Padaidi, kalaupun KPLP masih saja memberikan izin berlayar maka kami menduga telah terjadi konspirasi di balik ini dan kuat dugaan ada persoalan bisnis”tuturnya.

Kami juga meminta untuk segera hadirkan kapal baru agar bisa melayani masyarakat di pulau-pulau Guraici dan Kayoa Barat, apabila permintaain ini tidak di indahkan maka kami akan memboikot aktifitas kedua kapal tersebut” tutupnya..#red/Beny

Pemkab Kepsul Berhasil Raih Dua Penghargaan Dari Kemenkeu RI Tahun 2020

Swaramalut.com-TERNATE

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula(Kepsul) meraih dua penghargaan sekaligus dari Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kemekeu RI) melalui Dirjen Kekayaan Negara kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dalam Kategori Pelayanan Penilaian Terbaik dan Pelayanan Lelang Terbaik Tahun 2020 yang diterima secara langsung oleh Sekertaris Daerah kabupaten Kepulauan sula Syafrudin Sapsuha,SP.M.Si yang mewakili Bupati Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula Drs Hardiman Teapon, M.Si.

Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Oloysius Yanis Dhaniarto dalam Acara penyerahan Apresiasi Stakeholder KPKNL Ternate yang bertempat di Gedung KPKNL Ternate, Selasa(6/4/2021)Pagi Tadi.

Penghargaan yang diraih oleh Pemkab Kepsul tersebut, yaitu penghargaan Kategori Pelayanan Penilaian Terbaik dan Pelayanan Lelang Terbaik Pada tahun 2020.

Dirjen Kekayaan Negara(Dirjend KN) Isa RachmaTarwata, dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Oloysius Yanis Dhaniarto mengatakan, “Moment apresiasi ini merupakan tolak ukur supaya kita bisa menyatukan pandangan Bahwa tidak peduli sekecil apapun peran kita dalam Pengelolaan Kekayaan Negara, kinerja yang baik akan menjadi sumbangsih besar bagi pembangunan Indonesia”.

Ini juga merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik”lanjutnya.

Terpisah dari itu Sekertaris Daerah Kepsul Syafrudin Sapsuha, mengatakan bahwa pihaknya merasa bersyukur atas pencapaian Pemkab Kepsul pada tahun 2020 ini yang telah memperoleh 2 penghargaan tinggi sekaligus dari Kementerian Keuangan RI Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara.

Atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terimakasih kepada Pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utata yg telah memberikan Pengharaan ini.

” Pemda Sula diundang bersama Stakeholders lainnya di Maluku Utara termasuk Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
Penilaian ini indenpenden dan realistis berdasarkan kondisi real dilapangan. Ini juga menjadi indikator bahwa pengelolaan Kekayaan Negara semakin membaik dalam hal ini juga termasuk pengelolaan aset daerah”jelasnya.

“Kami mengapresiasi penghargaan dan pencapaian tersebut. Penghargaan ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak terkait. Ini menandakan bahwa penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan BMN di Kepsul dilakukan secara serius dan ada peningkatan, dan ini harus kita pertahankan. Kami berharap juga agar ke depan pengelolaan BMN atau aset milik negara di Kepsul ini dapat dikelola lebih optimal. Oleh karena itu perlu ada terobosan dan inovasi dari unit kerja yang menanganinya,” kata Syafrudin.

Semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Akhirnya saya mengajak semua pihak utk terus berbenah dengan segala potensi yang ada untuk kemajuan negeri”Tambahnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa Diantara stakeholders yg diundang dalam forum ini hanya kabupaten Kepulauan Sula yang menerima dua penghargaan sekaligus..#red

Tahun Ini Pemkot Ternate Tidak Terima CPNS, Ini Alasannya…!!!

Swaramalut.com-TERNATE

Kondisi keuangan daerahbyang masih minim, menyebabkan Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, memutuskan untuk tidak melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditahun 2021 ini.

Hal ini disampaikan oleh Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang kepada sejumlah awak media di Balaikota Ternate, Senin (5/4/2021).

Menurut Hasyim, saat ini jumlah tenaga honorer di Pemkot Ternate sudah terlalu banyak, sehingga untuk membayar honor bulanan mereka pun Pemkot sudah sangat kewalahan.

Saya sudah tanda tangan, untuk formasi penerimaan pegawai tahun ini kita tiadakan. Karena mau cari duit dari mana? Sebab yang saat ini saja susah untuk digaji, lalu mau angkat yang baru?” ungkapnya.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Malut ini mengaku, kebutuhan CPNS dibutuhkan sesuai analisis beban kerja. Namun selama ini menurutnya pengangkatan CPNS dilakukan secara tidak beraturan dan tidak sesuai kebutuhan.

Ia menuturkan, di Dinas ESDM Malut, ia tidak memakai tenaga honorer. Hanya tenaga kontrak yang dipakai yang sifatnya outsourcing.

” Artinya saya hanya membutuhkan orang tersebut, dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Jadi kalau kontrak 1 tahun selesai ya selesai, supaya tidak ada pembebanan,” jelas Hasyim seperti dilansir dariedia online tandaseru.com. dan porostimur.com

Hasyim juga mempertanyakan sikap pemerintah Kota Ternate yang selama ini mengangkat banyak pegawai honorer tanpa spesialisasi dan kompetensi yang memadai.

“Jangan-jangan kepala SKPD sengaja membiarkan seperti ini. Jangan sampai ambil kebijakan dari dana tenaga honorer,” ucapnya.

Ia mengaku, kejadian seperti ini sama dengan di Kecamatan Ternate Selatan. Di mana pernah kejadian dana fiktif akhirnya dilaporkan masuk.

Jika ada keterlibatan kepala SKPD dalam dan fiktif kita akan berikan sanksi,” tegas Hasyim.

Ia menambahkan, saat ini kebijakan refocusing anggaran di Pemkot Ternate membuatnya pusing. Sebab tak tahu lagi dana mana yang bakal dipotong.

Salah satu beban keuangan berasal dari para honorer yang jumlahnya membludak. Bahkan, Hasyim bilang, jumlahnya lebih banyak dari PNS.

” Setingkat tempat duduk saja kalah ganti. Itu berarti penerimaan tidak sesuai dengan kebutuhan,” tandasnya..#red

Sebanyak 148 Siswa Ikut USK yang di Gelar SMK Putra Bahari Ternate

Swaramalut.com-TERNATE

Uji Sertifikasi Kompetensi siswa merupakan penilaian (asessment) khusus untuk mengukur tingkat kompetensi yang di miliki siswa selama mengikuti proses pembelajaran di suatu Lembaga Pendidikan. Hasil dari Uji Sertifikasi Kompetensi bisa menjadi tolak ukur ketercapaian kelulusan pada satuan pendidikan, sedangkan bagi siswa sendiri menjadi indikator kompetensi yang dia miliki untuk bersaing dalam memasuki Dunia pelayaran dan Kesehatan.

Foto : Suasana Pembukaan USK di SMK Putra Bahari Ternate

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra Bahari Ternate kembali menggelar Dialog dan Uji Sertifikasi Kompetensi (USK) yang di buka secara langsung oleh Gubernur Maluku Utara yang di wakili oleh Staf Ahli bidang Kesejahteraan Masyarakat Darwis Pua dan di hadiri oleh kepala dan sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku Utara serta para undangan dan Tim asesor yang ada,senin(5/4/2021)pagi tadi.

Jumlah peserta yang ikut dalam USK yang nantinya di gelar selama 3 hari di tahun 2021 yakni 148 siswa yang di sebarkan dari 4 program keahlian diantaranya keahlian Nautika Kapal Niaga, Farmasi, perawat dan Analis.

Foto : Kepala SMK Putra Bahari Ternate. Drs H.Umar Muchtar, MM

Kepala SMK Putra Bahari TernateDrs H.Umar Muchtar, MM kepada sejumlah awak media mengatakan bahwa berdasarkan dari SOP dari Badan Nasional Standar Profesi(BNSP)Hari ini hadir 7 orng Asesor yang di tunjuk BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi(LSP)masing-masing diantaranya LSP Asnakes Indonesia perwakilan dari surabaya dengan jumlah 3 Asesor dan LSP Purna Bahari Manado khusus jurusan pelayaran dengan jumlah 4 Asesor”jelasnya.

Lanjut H.Umar pangilan akrabnya bahwa Tempat Uji Kompetensi(TUK) yang di siapkan oleh SMK Putra Bahari Ternate Alhamdulillah lengkap dan siap Serta dinyatakan layak berdasarkan hasil Verifikasi dari LSP dan BNSP”ucapnya.

H.Umar juga memberikan Apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kota ternate Serta perwakilan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)yang melakukan kerja sama dengan SMK Putra Bahari Ternate hampir 90 persen hadir dalam kegiatan ini diantaranya perwakilan dari ALP, KSOP Ternate, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Ternate serta Puskesmas, Perwakilan dari PT. kimia Farma, Labkesda Provinsi dan Kota Ternate, perwakilan dari Patelki, PAFI, serta lain-lain.

H.Umar juga mengatakan bahwa Kegiatan Assessment ini Merupakan salah satu wujud Kesungguhan SMK Putra Bahari Ternate dalam mengantarkan anak didiknya langsung diterima didunia kerja Pasca lulus” Untuk tahun ini kita targetkan 60 persen (Lulusan SMK Putra Bahari Ternate langsung diterima Kerja)Ucap H.Umar Optimis.

Terpisah dari itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Drs.Imam Makdhy Hasan mengatakan bahwa uji sertifikasi kompetensi merupakan sebuah keharusan yang hendaknya dilaksanakan oleh satuan pendidikan, guna mengukur kecakapan, keahlian dan ketrampilan para peserta didik, dalam upaya untuk memenuhi standar mutu dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Foto : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Drs.Imam Makdhy Hasan

” Harapan saya kepada peserta didik yang mengikuti kegiatan uji sertifikasi kompetensi ini, agar benar-benar fokus, supaya hasil diharapkan dapat tercapai untuk kedepan, kami dari Dikbud Malut, akan terus melakukan evaluasi, monitoring dan berbenah di seluruh SMK,” ucapnya.

Kata Imam Makhdy, kegiatan ujian sertifikasi kompetensi harus didukung dengan sarana prasarana penunjang yang memadai dan guru produktif yang profesional sesuai spektrum kejuruan, agar target pencapaian penyediaan sumber daya manusia bisa tercapai.

” Saya akan terus mengharapkan, dukungan dari badan standar nasional pendidikan dan lembaga sertifikasi profesi, untuk pengembangan SMK, karena kami di Maluku Utara prosentase penyerapan tenaga kerja dari waktu ke waktu terus bertambah, sementara kesiapan sumber daya manusia kami belum memiliki kompetensi standar sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.

” Kepada Kepala SMK Putra Bahari Kota Ternate, dan umumnya kepala SMK di Malut, dia berharap, lebih kreatif, inovatif, mandiri dan terus berkoordinasi agar presepsi dalam pengembangan SMK dapat terwujud”tutupnya Mengakhiri..#red

Amankan Perayaan Paskah,TNI – Polri Jajaran Ternate Gelar Patroli Cipta Kondisi

Swaramalut.com-TERNATE

Jajaran TNI dan Polri Wilayah Ternate melaksanakan apel gelar cipta kondisi untuk mengamankan jalannya perayaan paskah di Kota Ternate, Minggu (04/04/2021) malam.

Kegiatan dimulai dengan apel gabungan di depan Makodim 1501/Ternate Jl Pahlawan Revolusi Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian personel melakukan patroli keliling hingga pukul 21.00 WIT di sejumlah kawasan yang dinilai rawan.

Kegiatan ini merupakan bentuk antisipasi bangsit yang berkembang serta menciptakan rasa aman bagi umat kristiani selama perayaan Paskah agar berlangsung kondusif.

Keberangkatan personel dimulai di depan Makodim Ternate sejak pukul 19.00 WIT menuju rute yang telah ditentukan, Pelepasan pasukan dipimpin langsung Dandim 1501/Ternate Kolonel Inf R Moch Iskandarmanto.

Sedangkan pasukan yang terlibat dalam patroli cipta kodisi antara lain : 1 Regu Personel Kodim 1501/Ternate, 1 Regu Personel Denma Korem 152/Babula, 1 Peleton Brimoda Maluku Utara, 2 Personel Denpom Ternate.

Dalam kesempatan apel pengecekan Dandim 1501/Ternate Kolonel Inf R Moch Iskandarmanto mengatakan mengatakan, pihaknya bersama aparat lainnya berusaha menjaga keamanan pada perayaan paskah, dengan begitu, umat kristiani bisa melaksanakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Kegiatan ini untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya umat kristiani yang sedang melaksanakan ibadah paskah di berbagai gereja, serta menjaga stabilitas kamtibmas,” ucap Iskandarmanto.

Dandim mengingatkan kepada jajarannya, selama kegiatan berlangsung agar aktif dalam pemantauan saat pelaksanaan kegiatan hari Paskah di gereja wilayah setempat.

“Tentu kali ini kita harus waspadai di tengah Pandemi ini ada ancaman teror dari sekelompok radikal, seperti yang terjadi kemarin di Makassar dan Mabes Polri,” tegasnya..#red

Gelar Aksi di Kantor Walikota Ternate, Ini Tuntutan Puluhan Massa GAMHAS

Swaramalut.com-TERNATE

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (GAMHAS) Maluku Utara menggelar aksi solidaritas untuk negeri di kota ternate, Maluku Utara (Malut). Meraka menuntut kesigapan pemerintah kota ternate merespons permasalahan Reklamasi kota Ternate dan kabupaten lainnya, Kamis (1/4/2021) yang bertempat didepan kantor walikota Ternate, pagi tadi.

” Masih banyak persoalan di Indonesia yang belum dituntaskan oleh pemerintah baik persoalan terkait pengelolaan lingkungan hidup sesuai UU nomor 32 Tahun 2009,” kata Koordinator aksi Faisal.

Selain itu, kata dia, Maluku Utara khususnya ada kurang lebih 300 IUP yang telah dikurangi menjadi 105 suda pasti dalam artian kerusakan lingkungan dimulai dari pencemaran limbah, polusi udara dan penebangan hutan secara besar-besaran sehingga telah menjadi ketakutan masyarakat dan pendapatan ekonomi nelayan akan menurun dan lahan tani akan di rampas” tambahnya.

Dia mengatakan, maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia juga memprihatinkan. Di saat masih banyak masyarakat Indonesia usia kerja yang menganggur atau belum memiliki pekerjaan, justru pemerintah mengimpor TKA. “Di Indonesia ada 85.974 TKA, 24.000 di antaranya berasal dari Tiongkok,” katanya.

Pada kesempatan kali ini, massa GAMHAS juga menuntut agar menghentikan pertambangan di Maluku Utara dan mereka juga menolak perusahan kelapa sawit di Maluku Utara.

Faisal memastikan jika ia bersama rekan-rekannya akan meneruskan aspirasi dari para massa aksi. “Kami akan bawa ini ke pemerintah pusat,” ujarnya.

” Teruskan perjuangan kalian. Jangan berhenti sampai disini. Lanjutkan. Saya pastikan akan seiring dan seirama dengan masyarakat yang ada,” tutupnya mengakhiri..#red

Abrasi Ancam Pemukiman Warga Kelurahan Rua

Swaramalut.com, TERNATE – Abrasi mengancam pemukiman warga di Lingkungan Monge RT 08 / RW 04 Kelurahan Rua Kecamatan Pulau Ternate, Maluku Utara (Malut).

Tanggul ambruk akibat abrasi pantai

Berdasarkan pantauan Swaramalut.com, Selasa 30 Maret 2021, Akibat kuatnya gelombang dan arus laut sehingga mengancam puluhan rumah yang berada di pesisir pantai lingkungan tersebut. Bahkan jarang bibir pantai dengan beberapa rumah warga tinggal kurang lebih 3 meter.

Salah satu warga Lingkungan Monge (RT 08/RW 04) Djunaidi Kasim, mengeluhkan terkait kondisi tersebut dan meminta adanya perhatian dari pemerintah setempat.

“Jadi dengan kondisi ini, tentunya kami sangat membutuhkan perhatian dan upaya penanganan agar rumah warga terhindar dari ancaman abrasi,” ungkapnya.

Dan bila tidak ada upaya penanganan dengan membuat breakwater (tanggul pemecah gelombang) atau semacamnya bisa dipastikan rumah warga disekitar lingkungan ini akan hilang.

“Sebab lahan yang berada di lingkungan warga ini sudah cukup panjang sekitar 10 meter yang terkikis akibat abrasi,” jelas warga adat lingkungan Monge.

Karena pohon Capilong atau Nyamplung (penahan abrasi laut) juga sudah banyak yang roboh, bahkan bangunan swering (tanggul) yang dibangun sebahgian sudah ambruk.

“Olehnya itu, penanganan dari pemerintah daerah sangat diharapkan dalam mengatasi kondisi tersebut,” pinta Djunaidi. #Red

Sidang Perdana, DKPP Periksa Ketua , Anggota KPU dan Bawaslu Kepulauan Sula 

Swaramalut.com-TERNATE

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua, Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan Bawaslu Kabupaten kepulauan sula dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk empat perkara , jumat (26/03/2021) pukul 09.00 WIT.

Lima Anggota KPU Kabupaten kepulauan sula, yaitu Yuni Yuningsi Ayuba(Ketua), Ramli K Yakup, Ifan Sulabessy Baimona. Samsul Bhari Teapon, Hamida Umalekhoa, berstatus sebagai Teradu dalam perkara 32-PKE-DKPP/II/2021 . Perkara ini diadukan oleh Abdul Fattah Fataruba, Bustamin Sanaba dengan memberi kuasa kepada Kuswandi Buamona dan Rajamin Solisa.

Foto : Kuasa Hukum Kuswandi Buamona dan Rajamin Solisa dkk.

Dalam perkara ini, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sula diadukan atas dugaan tidak menindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten kepulauan Sula Ter tanggal 13 November 2020 terkait pelanggaran Administrasi calon bupati dan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait pungutqn suara ulang(PSU)Pada TPS 01, 02, 03, 04, 05 desa Mangoli Dan TPS 1 desa Waitulia Kec.mangoli tengah kabupaten Kepsul Maluku Utara.

Sedangkan tiga Anggota Bawaslu Kabupaten kepulauan sula diperiksa sebagai Teradu dalam perkara nomor 86-KEP-DKPP/II/2021 dan 87-KEP-DKPP/II/2021 Ketiganya yaitu Iwan Duwila(Ketua), Ajuan Umasugi dan Risman Buamona.

Sidang kali ini majelis memeriksa anggota dan Ketua KPU kabupaten Kepulauan Sula sebagai teradu dengan pokok perkara Nomor : 32-PKE-DKPP/I/2021, 70-PKE-DKPP/II/2021, 86-PKE-DKPP/II/2021, dan 87-PKE-DKPP/II/2021.

Para teradu juga diduga membocorkan nomor SK penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2020 kepada Bupati Kabupaten Pulau Taliabu

Selain itu, teradu diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 13 November 2020 terkait pelanggaran administrasi calon bupati, dan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait Pungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Foto : Surat dari Pengadilan Makassar

Pokok perkara selanjutnya nomor 70-PKE-DKPP/II/2021, disebutkan teradu yang tidak berkepastian hukum dan profesional dalam melakukan verifikasi syarat pencalonan pada salah satu calon Bupati Kepulauan Sula tahun 2020 nomor urut 3, yakni Fifian Adeningsih Mus sesuai surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor :814/SK/HK/09/2020/PN. Mks, tanggal 2 September 2020.

Para teradu juga  diduga tidak melaksanakan rekomendasi Nomor. 599/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 perihal Pemungutan Suara Ulang di  enam TPS yakni di TPS 01, 02, 03, 04, 05, Desa Mangoli dan di TPS 01 Desa Waitulia, Kecamatan Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula.

Sementara itu Teradu I (Ketua KPU) diduga mengetahui mobilisasi pengumpulan E-KTP para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang dilakukan oleh petugas pemilu (KPPS) di TPS 08, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Yang ketiga, dalam perkara nomor 86-PKE-DKPP/II/2021 disebutkan teradu memberikan arahan bahwa tidak bisa dilakukan pergeseran surat suara sehingga dapat diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga dari peserta pemilih penyandang disabilitas maupun orang sakit atau/ yang tidak bisa hadir untuk datang mencoblos di TPS.

Yang ke empat perkara Nomor 87-PKE-DKPP/II/2021,Para Teradu dilaporkan atas dugaan tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor : 597/K.BAWASLU-KS/ PM.05.02/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01, 02, 03, 04,05,06 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia.

Kuasa hukum Termohon juga menyampaikan sidang putusan terhadap perkara dugaan kode etik ini akan dilanjutkan pada pekan depan. “Kami menunggu panggilan DKPP pekan depan pada sidang putusan perkara ini,” jelas Kuswandi

Selain itu, Kuswandi menambahkan bahwa upaya yang dilakukan saat ini agar ada efek jera bagi penyelenggara Pemilu di Kepulauan Sula ke depan.

“Kami bermaksud memberikan efek jera, sehingga masyarakat Sula yang tergabung dalam penyelenggara pemilu bisa mewujudkan pemilu yang demokratis,” tutup Wandi mengakhiri..#red