Soal Dugaan Politisasi Bansos Pusat, PKH Halbar Angkat Bicara

Swaramalut.com, Halbar – Terkait dugaan adanya politisasi dan intimidasi Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Adu Kecamatan Ibu Selatan yang menjadi temuan Komisi I DPR Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mendapat tanggapan serius dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Halbar.

Pasalnya, dugaan adanya intimidasi dan politisasi Bansos Pusat khususnya PKH, mendapat sorotan dari Kementerian Sosial.

Kordinator Kabupaten (Korkab) PKH Halbar, Ayub Sani Ibrahim, ketika dikonfirmasi, Rabu 07 Oktober 2020, mengakui, terkait adanya intimidasi tersebut memang dirinya selaku Korkab PKH Halbar pernah mendengar, namun belum memiliki bukti dan belum ada yang melaporkan ke kami.

“Bahkan dari Kementerian Sosial juga telah mewanti-wanti kepada kami (PKH) agar mengawal setiap bantuan sehingga tidak terjadi intimidasi karena ini menjelang momentum pilkada,” ungkapnya.

Jadi untuk menindaklanjuti arahan Menteri, selaku Korkab PKH Halbar saat penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) di Desa Adu, telah mensosialisasikan kepada penerima PKH maupun Pemdes agar tidak memasukkan program pusat ini dalam berpolitik apalagi sampai menekan masyarakat khususnya penerima Bansos.

“Untuk itu, diharapkan kepada keluarga penerima PKH agar tidak terpancing dengan dan takut dengan ancaman seperti itu, karena yang mengeluarkan atau mengantikan kalian adalah operator kami (PKH) bukan mereka,” tegas Ayub.

Karena mengeluarkan atau mengantikan penerima juga tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi dengan beberapa syarat, diantaranya yang bersangkutan sudah sejahtera.

“Dan kepada Pemdes silahkan kalian berpolitik, tapi jangan mengintimidasi penerima PKH untuk kepentingan politik kalian, karena ini program pusat guna kesejahteraan masyarakat,” pinta Ayub. #chull

4 Cakada Halbar Bakal Jalani Tes Kesehatan

Swaramalut.com, Halbar – Setelah mendaftarkan diri dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat (KPUD Halbar), kini ke 4 pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Cakada dan Cawakada) Halbar periode 2020 bakal menjalani tes Kesehatan.

4 cakada dan cawakada Halbar yang telah diterima dan dinyatakan berkas pencalonannya telah lengkap yakni, Danny Missy-Imran Lolori (DAMAI), James Uang-Djufri Muhammad (JUJUR), Zakir Mando-Pdt. Alpinus K. Pay (Zaman-Pay), dan Denny Palar-Ikhsan Hi.Husain (Desain).

Ketua KPUD Halbar Miftahuddin Yusup, mengakui, berkas persyaratan calon Bupati dan Wabup dari 4 paslon sudah lengkap dan akan mengikuti tes pada tahapan selanjutnya yakni tes Kesehatan yang dipusatkan di RSUD Chasan Boesoerie Ternate.

“Dan tes kesehatan terhadap balon dibuka selama 7 hari, terhitung mulai pada tanggal 4 September, sementara dari hasil koordinasi dengan pihak RSUD Paslon Halbar dijadwalkan pada tanggal 7 – 11 September,” ungkap Miftahudin saat konferensi Pers, Ahad (06/09/2020).

Mifta sapaan akrab ketua KPU Halbar juga mengatakan, dalam tes kesehatan ada tiga tahapan pemeriksaan yang meliputi tes kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi dan Narkotika yang akan dilakukan oleh pihak BNN.

” dari dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan diserahkan ke KPU dan selanjutnya KPU akan menyerahkan secara Individu,” ujarnya.

Namun, tambah Mifta, sebelum memasuki tahapan pemeriksaan kesehatan para Bapaslon harus menjalani tes PCR atau Swab dengan tunjuan mencari tahu apakah yang bersangkutan terindikasi covid19 atau tidak.

“bila ada dari bakal calon yang dinyatakan positif terpapar Covid -19 maka langsung dikarantina selama 10 hari, setelah menjalani masa karantina yang barsangkutan boleh mengikuti tahapan selanjutnya,” jelasnya. #chull

Pemkab Halbar Dinilai Menghambat Pembentukan Sekertariat PPK se- Halbar

Swaramalut.com, Halbar – Pemerintah Kebupaten Halmahera Barat (Pemkab Halbar) dinilai menghambat pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Halbar, pasalnya permohonan penerbitan surat Keputusan (SK) Sekertariat PPK se-Halbar yang disampaikan pada bulan Maret lalu belum juga dikeluarkan oleh Pemkab Halbar.

Sementara dalam SK KPU RI nomor 66/PP.06.4-KPT/03/KPU/II/2020 menjelaskan pada huruf c, Pembentukan Sekertariat PPK dan PPS paling lama 7 hari setelah pelantikan anggota PPK maupun PPS.

Ketua KPU Halbar, Miftahuddin Yusup, ketika ditemui, wartawan diruang kerjanya, Rabu (08/07/2020), mengatakan terkait dengan permohonan pembentukan Sekertariat PPK se- Halbar KPU Halbar secara sudah menyampaikan kepada pihak Pemkab Halbar sejak bulan Maret lalu, namun hingga saat ini belum juga diproses.

“Bahkan langkah percepatan sudah kami lakukan dengan melakukan kordinasi dengan pihak BKD dan Sekda dan dinyatakan sudah rampung, namun setelah dilakukan kordinasi ulang, SK tersebut belum juga belum diproses lantaran bupati masih berada diluar sehingga belum menandatangani SK tersebut,” jelasnya.

Namun lanjut Mifta sapaan akrab Ketua KPU Halbar, secara prinsip kami (KPU) tidak bisa melakukan langkah apa – apa terkait dengan pembentukan Sekertariat PPK se-Halbar dan hanya menunggu keputusan dari pemkab setempat, karena itu kewenangan mereka,” katanya.

Selain pembentukan Sekertariat, kata Mifta, pihak PPK se-Halbar melalui KPU Halbar telah pengusulan nama – nama sekertaris dan staf sekretariat PPK, juga sudah kami sampaikan kepada pihak Pemkab Halbar untuk diterbitkan SK, tetapi SK Bupati tersebut belum diterbitkan karena Bupati masih berada di luar daerah.

” Kami KPU, sangat berharap penerbitan SK tidak lama diproses oleh Pemkab Halbar, agar tidak menggangu tahapan pilkada, jika SK tersebut belum juga diterbitkan maka langkah terburuk yang diambil pihaknya
kondisi terburuk, PPK tidak lagi memakai dengan menggunakan staf dari KPU untuk membantu kerja-kerja PPK,” cetusnya. # chull

Bupati Benny Laos Memberikan Bantuan Alat Perlengkapan Kerja TKBM Dan SPTI

Swaramalut.com, Morotai

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menyerahkan bantuan perlengkapan kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Serikat Pekerja Trnasport Indonesia (SPTI) dengan tema “peran pemerintah dalam meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan pekerja”.

Kegiatan penyerahan bantuan itu, diberikan langsung oleh Bupati Benny Laos, penyerahannya di serahkan secara simbolis kepada perwakilan TKBM dan SPTI, bertempat di Ruang Tunggu Pelabuhan Imam Lastori, Kota Daruba, Kec. Morotai Selatan (Morsel), Jumat (22/11/2019).

Sambutan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Ikbal Assegaf mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan saat ini, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan keselamatan kerja dan juga kesejahteraan para pekerja TKBM dan SPTI di Kabupaten Pulau Morotai.

“Perlu diketahui bahwa kegiatan Dinas Nakertrans Kab. Pulau Morotai ini merupakan salah satu dari 33 Program kerja Prioritas dan strategis Bupati Benny Lao dan Wakil Bupati Asrun Padoma Yakni “peningkatan kesejatraan buru Pulau Morotai,” kata Ikbal.

Karena itu, keselamatan kerja, kesehatan pada pekerja dan kesejahteraan para pekerja perlu mendapat perhatian serius dengan memberikan bantuan perlengkapan kerja kepada para puruh, ini komitmen Pemda Pulau Morotai.

“Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan Menteri tenaga kerja Republik Indonesi Nomor 2 tahun 2016 tentang sistem standarisasi Kompetensi kerja Nasional mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunya peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan Nasional,” ujernya.

Sementara itu, Bupati Benny Laos dalam sambutanya mengatakan, bahwa peningkatkan kesejahtetan dan keselamatan bagi buruh merupakan bagian terpenting dari proses bekerja. Oleh karena itu, buruh adalah pengegarak maupun pengendali utama dalam perekonomian di pulau morotai.

“Penggerak utama perekonomian itu adalah buruh, jadi buru perlu ada peningkatan kesejahteraan, dan tidak lupa dengan proses keselamatan, itu hal yang terpenting dalam menjalankan roda perekonomian,” kata Benny.

Perlu di ketahui, adapun Jenis dan Jumlah Perlengkapan Kerja Beserta Jumlah Personil TKBM dan SPTI Pelabuhan Imam Lastori Pulau Morotai Antara Lain :

Jenis perlengkapan yang akan di serahkan:
1. Kaos Lengan Pendek Berjumlah
305 Buah.
2. Sepatu Kerja Berjumlah 303
Buah.
3. Topi Berjumlah 300 Buah
4. Sarung Tangan Berjumlah 405
Buah.
5. Masker Berjumlah 405 Buah.

Hadir pada kegiatan itu, Kabag Ops Polres Morotai Didik CB, Kejari Kepulauan Morotai Supardi, Danlanal, Mewakili Danlanud, Kemenag Pulau Morotai Hasyim H. Hamzah, pimpinan OPD, serta para buru..#amt

Peneliti Temukan HIV Jenis Baru

Swaramalut.com, Mancanegara

Kabar baru dalam dunia kesehatan. Sekelompok peneliti berhasil mendeteksi jenis atau subtipe baru dari human immunodeficiency virus (HIV).
Subtipe baru ini merupakan bagian dari Grup M. Subtipe juga berasal dari keluarga yang sama dari varian virus yang menyebabkan pandemi HIV secara global.

Varian baru ini ditemukan dalam sebuah studi yang dilakukan sejumlah peneliti dari Abbot Laboratories bekerja sama dengan University of Missouri, Amerika Serikat. Hasil penelitian dipublikasikan dalam Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome pada Rabu (6/11).

Sebagaimana diketahui, HIV memiliki banyak varian. Seperti banyak virus lainnya, HIV memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bermutasi sesuai kondisi.

Mengutip CNN, varian ini adalah yang pertama kali ditemukan setelah pedoman klasifikasi subtipe HIV dibuat pada tahun 2000 lalu. Pedoman ini dibuat untuk mempermudah uji coba vaksinasi.
“Ini bisa menjadi tantangan baru dan nyata untuk diagnosis HIV,” ujar peneliti, Mary Rodgers.

Peneliti menguji lebih dari 60 persen suplai darah di seluruh dunia. Dalam pengujian itu, mereka menemukan subtipe HIV baru. “Kita mendeteksinya secara akurat,” ujar Rodgers meyakinkan.
Tetap Tenang

Meski varian HIV baru ditemukan, masyarakat diminta untuk tetap tenang. Terapi yang tersedia saat ini disebut dapat membantu tubuh melawan berbagai varian virus HIV.

Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci mengatakan, terapi yang tersedia saat ini cukup efektif untuk menekan perkembangan virus, baik varian terbaru ataupun varian lainnya.

“Tak ada alasan untuk panik atau khawatir. Tidak banyak orang yang terinfeksi virus baru ini,” kata Fauci.
Kendati demikian, setidaknya penemuan ini mengingatkan dunia untuk terus berupaya mengakhiri pandemi HIV. Teknologi termutakhir dibutuhkan untuk terus memantau evolusi HIV.

Saat ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat sekitar 36,7 juta jiwa di dunia hidup dengan HIV. Sementara di Indonesia, data UNAIDS mencatat sekitar 630 ribu orang terinfeksi HIV pada 2018 lalu..#(CNN)

Jaring Aspirasi, Pemdes Koli Gelar Musdes

Swaramalut.com, – Tidore

Pemerintah Desa (Pemdes) Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulaun menggelar Musyawara Desa (Musdes). Kegiatan tersebut di ikuti oleh seluruh warga dan aparat desa, bertempat di kantor desa koli, Kamis (19/09/2019).

Pada kegiatan Musdes, kepala Desa Koli Firdaus Kuylo melalui pesan singkatnya mengatakan, musdes ini membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Reker Pemdes) sebagaimana di atur berdasarkan amanat UU tentang desa dan juga berdasarkan Permen no 40 tahun 2006.

“Musdes kita hanya meminta masukan dan usulan kepada seluruh masyarakat Desa koli. Karena tujuan musdes ini bersama masyarakat kita membangun desa,” kata firdaus.

Lanjut dia, setiap regulasi yang di terbitkan baik itu permendagri sampai pada peraturan walikota (perwali) dalam rangka mengawal dan mengaakomodir setiap kebutuhan masyarakat baik untuk kebutuhan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan juga dari pemberdayaan guna untuk lebih meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Bahwa perencanaan pembangunan pada desa koli juga harus sesuai dengan kebutuhan warga,” ujarnya.

Firdaus menambahkan, selain permendagri dan perwali, juga ada isyarat undang undang no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan  pembangun nasional kemudian di tuangkan dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan.

“Penyusunan program Pemdes Koli, kita tetap mengacu pada UU No 25 tahun 2004 dan peraturan pemerintah No 40 tahun 2006,” tuturnya.

Dia berharap dengan adanya musdes ini, semua perencanaan dan program yang di sampaikan pada hari ini dapat meningkatkan perekonomian warga..#an

Hadiri Furum CIFIT, Pemda Morotai Paparkan Berbagai Potensi Daerah Di Hadapan Pengusaha RRT

Swaramalut.com, Morotai

Dalam rangka promosi potensi daerah pemerintah daerah (Pemda) Kabuapten Pulau Morotai resmi menghadiri undangan Forum China Internasional Fair Investment Trade (CIFIT) Tahun 2019 betempat di Kota Xiamen Provinsi Fujian China.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Fujian, H.E. Ms. Guo Ningning dihadiri seluruh pengusaha RRT, untuk Indonesia dihadiri Dubes RI untuk RRT & Mongolia, dan para pemangku kebijakan dari Indonesia, yakni Kemenperin, BKPM, BP BATAM, serta Konjen RI untuk Guangzhou.

Selain itu, mewakili pemda pulau morotai, wakil bupati Asrun Padoma, didampingi staf Khusus Bupati Bidang Luar Negeri Samuel, Asisten III Ida Arsad, Kadis DKP Suriyani Antarani.

“Kegiatan tersebut digelar selama dua hari mulai tanggal 8 – 9 September 2019 ini, salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah memaparkan potensi sumber daya alam daerah agar dapat menarik investor asing terutama pengusaha RRT,” Hal ini di ungkapkan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai Suriyani Antarani melalui pesan singkatnya, Senin (09/09/2019).

Menurutnya, pemda pulau morotai di ungdang secara resmi di Forum Internasional Fair Investment Trade (CIFIT) kota Xiamen untuk memaparkan potensi daerah. Karena pulau morotai memiliki beragam sumber daya alam yang dapat di kelola oleh investor.

“Berbagai paparan materi dari Pemda Pulau Morotai terus digarap dan bahkan menyampaikan berbagai Potensi Kebijakan Nasional yang strategis dari Pemerintah Pusat seperti, KSPN atau 10 Bali Baru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jababeka (Industrial Park) serta 12 SKPT di Indonesia yang mengekspor Hasil Perikanan,” Kata Suriyani.

Lanjut dia, Di hari pertama, Bussines Meeting antara Tim Morotai dengan Calon Mitra Bisnis, “Shenzhen Fountain Corporation”, Mr. Endrew Zhen (CEO) dab Mr. Alex Huang (Director).

“Pada kesempatan itu Dubes RI utk RRT & Mongolia, H.E. Djauhari Oratmangun bersama wakil bupati Asrun Padoma bertemu langsung dengan Wakil Gubernur (Wagub) Fujian, H.E. Ms. Guo Ningning. Usai pertemuan tersebut, wakil bupati Asrun Padoma mengundang secara resmi wakil gubernur fujian untuk berkunjung ke Indonesia khusus kabupaten pulau morotai,” jelasnya..#amt

DPRD Halut Setujui Pengusulan KUA-PPAS Perubahan 2019

Swaramalut.com, Halut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupeten Halmahera Utara (Halut) akhirnya menyetujui dan menyepakati pengusulan Kebijakan Umum Anggaran – Perioritas Plafon Angggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan tahun 2019 oleh Pemkab Halut, pada Selasa (13/08/2019).

Selain KUA-PPAS Perubahan 2019, Rapat Persipura ini, DPRD juga mengesankan Peraturan Daerah tentang Retribusi Sampah yang diusulkan oleh Pemkab Halut.

Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha, dalam sambutannya katakan, setelah dilakukan pembahasan atas pengusulan KUA-PPAS perubahan tahun 2019 antara kedua lembaga, dan sudah disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditangani oleh ketua DPRD dan Bupati Halut.

” Ini akan menjadi pedoman dalam Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD-P tahun 2019, olehnya itu ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” jelasnya.

Selain itu, rapat Paripurna hari ini dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Rancangan Perda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan,” ujar Julius.

Sementara itu, Bupati Halut Frans Manery, dalam penyampaian, terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Halut, karena telah membahas bersama-sama baik secara internal maupun dengan pemerintah dalam hal ini tim anggaran daerah.

”Sehingga di sidang paripurna ini boleh menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan tahun 2019,” kata Frans.

Sekedar diketahui, pengusulan KUA-PPAS perubahan tahun 2019 oleh Pemkab Halut yang disepakati DPRD yakni sebesar Rp. 1.124.333.880.255,03 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.161.336.030.957,53. Dana Perimbangan sebesar Rp.742.886.098.148,00 Dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 220.111.751.149,50. Sementara untuk Belanja yang disepakati sebesar  Rp.1.170.960.456.597,75.#jef