Swaramalut.com – Ternate
Sejumlah sekolah di Provinsi Maluku Utara bakal berutang untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2020 .sebab hingga sekarang Dana BOS belum cair.
Seperti salah satunya SMAN di kota ternate saat di temui mengatakan Selain butuh dana, pihak sekolah bahkan bakal meminjam sejumlah laptop demi pelaksanaan UNBK.
Seperti yang kita ketahui ada sebagian sekolah di provinsi maluku utara yang masih kekurangan laptop saat menghadapi UNBK.
Seperti salah satu Kepsek SMA yang tidak mau dipublikasikan namanya saat diwawancarai wartawan media ini,rabu(11/3/2020) mengemukakan, langkah itu terpaksa diambil untuk menjamin pelaksanaan UNBK yang semakin dekat waktu pelaksanaannya. Bahkan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) sudah berbasis komputer. “Kami mengutang untuk beli kabel dan peralatan. Dana BOS tidak bisa diharap,” terangnya.
Dia menambahkan, jumlah peserta ujian di sekolahnya berjumlah sebanyak ratusan orang siswa Sementara jumlah komputer yang tersedia hanya 30 unit.
Komputer yang pernah dijanjikan Pemprov malut tidak kunjung datang. Tahun lalu kata dia, Gubernur Malut KH.Abdul Gani Kasuba Lc perna meminta pelaksanaan UNBK tahun 2020 harus berjalan lancar tampa ada pungutan dan lain-lain sebagainya.
“Jangan sampai bantuan kita tunggu baru datang usai ujian,” jelasnya.
Plt Kadikbud Malut, Djafar Hamisi saat konfrensi pers mengatakan, peserta yang mengikuti ujian pada tahun ini mencapai 50.660 siswa yang akan berlangsung untuk SMK pada tanggal 16-19 maret 2020 dan untuk SMA di tanggal 30-31 maret 2020.
Sedangkan untuk Ujian Nasional Berbasis Pensil(UNKP)tahun 2020 ini jimlah pesertanya mencapai 12.403 peserta sebab seluruh materinya sudah di distribusikan ke kabupaten/kota.
Sementara soal BOS yang hingga kini belum dicairkan menurutnya karena ada perubahan sistim dan saat ini langsung di transfer dari pusat ke rekening sekolah dan hal ini menyebabkan kendala dalam menghadapi ujian nasional.
Terkait dengan nanti adanya pungutan kepada orang tua siswa, jafar akan meminta kepada cabang dinas di kabupaten kota agar bisa mengawasi dan melaporkan kepada pihak dikbud.
“Saya juga akan belum memberikan sanksi kepada sekolah yang melakukan pungutan kepada siswa sebab semua saya serahkan pada cabang dinas untuk mengawasinya..#red