Swaramalut.com-Kepsul
Warga masyarakat Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Sula(Kepsul)Provinsi Maluku Utara (Malut) minta agar Dinas pendidikan dan kebudayaan(Dikbud)Provinsi Maluku utara(Malut) agar bisa turun korcek dan melakukan mengevaluasi terkait Sekolah-sekolah yang tidak memenuhi standarisasi pembagunan sekolah baru terutama yang ada di pelosok-pelosok desa.
Hal ini disampaikan salah satu warga desa Falabisahaya yang tidak mau mengpublikasikan namanya ,selasa (16/7/2019)mengatakan bahwa SMK Perikanan dan Kelautan yang berada di desa falabisahaya sangat tidak layak sebab masih menggunakan serambi masjid didesa tersebut.
Selain itu juga dirinya mengatakan bahwa jumlah siswa di sekolah tersebut sangatlah minim sehingga dirinya meminta agar Dikbud malut segera mengambil sikap untuk melakukan peninjauan kembali terkait rekomendasi sekolah tersebut karena SMK Perikanan dan Kelautan telah masuk pada tahun kedua.
“SMK yang ada didesa kami sangat tidak layak sehingga kami meminta agar dikbud malut segera mengevaluasi dan melakukan peninjauan kembali terkait rekomendasi sekolah tersebut”Ucapnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa yang paling mengherankan lagi sekolah tersebut sudah terdaftar di Data pokok kependidikan(dapodik)sebab kalau sudah terdaftar di dapodik berarti sekolah tersebut akan mendapatkan Dana Operasional Sekolah(BOS) padahal siswanya minim ini kan sudah bertentangan dengan pernyataan dari Hamid Muhammad selaku Dirjen Dikdasemen Kemendikbud”jelasnya.
Seperti yang kita ketahui beberapa bulan kemarin Dirjen Dikdasemen Kemendikbud Hamid Muhammad dalam sebuah kegiatan mengatakan seperti yang dikutip jpnn.com bahwa pemda jangan sembarangan mengeluarkan izin mandirikan SMK.Dan harus diteliti dengan benar,sebab banyak SMK di ambang kebangkrutan karena jumlah siswanya sedikit.
Selain itu juga lanjut Hamid bangun SMK jangan hanya modal nekad.sekolah-sekolah yang siswanya hanya 60 itu dijadikan tempat kursusnya saja.
Dari hasil analisis kemendilbud SMK swasta yang siswa di bawa 200 pasti bangkrut,itu sebannya pejabat daerah jangan sembarang memberikan izin bangun SMK tanpa pencermatan.
SMK yang minim siswanya tidak diberikan dana bos”kami sarankan dijadikan lembaga khursus saja atau digabung dengan SMK mapan,”ucap hamid
Kami berharap Dikbud Malut dalam hal ini Kadis Pendidikan dan kebudayaan Malut Imran Yakub segera mengevaluasi jajarannya di bidang SMK sebab dinilai kurang memahami aturan dalam mendirikan sekolah baru sehingga persoalan ini akan berimbas pada beban daerah… #red
