- SWARA MOROTAI, SWARA TERKINI

DPRD Morotai Sahkan Raperda Multy Years Walau Satu Fraksi Menolak 

Swaramalut.com, Morotai

Meskipun Satu Fraksi menolak Ranperda Multy Years, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Pulau morotai Provinsi Maluku Utara (Malut) tetap menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Multi Years menjadi peraturan daerah (Perda)  kab. Pulau Morotai. Paripurna Di Gelar Di Rumah rapat DPRD, Jln. Siswa, Desa Darame kec. Morotai Selatan (Morsel), Jumat (12/04/2019).

Sidang Paripurna terbuka dipimpin Langsung oleh ketua DPRD Fahri Haerudi dan dua wakil ketua Richard Samatara dan Rasmin Fabanyo berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Pulau Morotai Nomor 01 / KPTD / DPRD -PM/2019 tentang persetujuan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang kegitan pembangunan tahun Jamak/ Multy Years Kab. Pulau Morotai.

Hadir dalam paripurna Terbuka tersebut, Mewakili Danlanal Kapten Laut (T) Dwi Agung S, Mewakili Danlanut Mayor Suhardin, Kejari Kepulauan Morotai Supardi, Sekda M. Asep Kharie, pimpinan SKPD.

Ketua DPRD Fahri Haerudin mengatakan pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sebagai konsekuensi logis dari status dan kedudukannya, maka pemda bertangung jawab menciptakan Dani memberi ruang kepada seluruh mastakat mulai dari tingkat desa hingga ibu kita kabupaten untuk membangaun taraf hidup yang lebih baik untuk kemajuan kab. Pulau Morotai.

” Cita-cita dan tujuan pembangunan nasional secara implisit terkandung di dalam cencana pembangunan Jangka Menengah dan jangka panjang atau cita cita yang tertuang di dalam RPJMD dan RPJPD kab. Pulau Mirotai,”Kata Fahri.

Menurutnya, DPRD Patut memberikan apresiasi pada pemda dalam hal ini bupati benny Laos dalam mengupayakan kemajuan pemerintah dan pelayanan public. 

“Pengesahan Berbagai produk hukum daerah hak inisiatif pemda, termasuk ranperda yang disahkan pads hari ini menjadi perda,”Tuturnya.

Sementara Bupati Benny Laos dalam sambutanya mengatakan, keberhasilan pembangunan Daerah stangate di tentukan pada beberaoa faktor antara lain potensi daerah, Kapasitas wewenang Daerah, Birokrasi, Pertumbuhan Investasi Suasta, Kapsitas Masyakat dan konduktifitas keamanan dan ketertiban serta mendaya guna Teknologi.

“Kondisi kab. Pulau Morotai perlu di tingkatkan aksebilitas dalam meningkatkan pelayanan. Namun Hal itu diakatakan belum dilakukan secara maksumal dalam mendukung kebutuhan pangan, mendotong sektor produksi dan membangun SDM yang berkualitas,”Kata Bupati.

Menurutnya, terbatasnya alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan infrastruktur mengakibatkan pelaksanaan pembangun membutuhkan waktu kurang bebih dari satu tahun anggaran.

“Dalam rangka palaksanaan anggaran di butuh kepastian hukum. Oleh Karen’s itu, ranperda yang bakal disahkan ini menjadi produk hukum dalam pembanguna melalui Perda Multy Years. Sebagai pedoman pembangunan Perda Multy Years mulai berlaku tahun anggaran 2019 sampai  dengan tahun 2022 dengan total anggaran  sebesar Rp. 129 Miliar,” Ungkapnya.

Sekedar informasih, pengesahan ranperda Multy Years dengan mengacu Pada perturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan mentri keuangan RI nomir 238’bmk.02/2018 tentang tatacara penfajuan persetujuan kontrak tahun jamak multy years tentang pengadaan barang dan jasa. Namun sesuai dengan Visi-Misi dan RPJMD tahun 2019-2022.

Adapun perda multy Years yang termuat didalamnya adalah pembangunan mesjid raya dan islamic center dengan total anggaran sebesar Rp. 58 miliyar dilaksnakan mulai tahun 2019 ini, begiti juga dengan pembangunan Gedung eikumene dengan total anggaran sebesar Rp. 13 miliyar. Pembangunan gedung kampus unipas sebeaar Rp. 25 miliyar serta pembanguna gedung bumdes sebesar Rp. 33 miliyar sehingga total keselutuhan sebesar Rp. 129 miliyar.

Dalam pandangan akhir fraksi, menariknya tiga fraksi menyetujui Dan satu fraksi menolak ranperda multy years untuk di sahkan. Fraksi yang menuetujui di antaranya Fraksi Golongan Karya, fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Demokrasi perjuangan, fraksi Kebangkitan Nasional.  Sedangkan fraksi pembangunan amanat demokrasi yang tergabung didalamnya Partai Demokrat, Partai PAN dan Partai PPP dengan tegas menolak ranperda multy years..#amt

 

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!