Swaramalut.com – Halsel
Pemkab Halmahera Selatan menindaklanjuti permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera menyelesaikan masalah Asset daerah ditahun 2019.
Dalam pemeriksaan BPK tiga tahun terakhir BPK menemukan Rp 4,6 miliar yang belum bisa atau tidak dapat di pertanggungjawabkan untuk itu pihak BPK memberikan warning kepada pihak Pemkab Halmahera Selatan agar masalah asset diselesaikan pada tahun 2019 ini “Pemkab diminta BPK untuk selesaikan masalah asset di tahun 2019 ini jadi harus selesai,” Papar kepala Inspektorat kabupaten Halmahera Selatan Slamet AK ketika dikonfirmasi wartawan senin (29/7/2019) diruang kerjanya.
Menurut Slamet, untuk menindaklanjuti warning BPK tersebut maka pihak Pemkab Halmahera Selatan meminta Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pendampingan tim melakukan inventarisir seluruh asset kabupaten Halmahera Selatan yang bergerak maupun tidak bergerak “targetnya selesai tahun 2019 ini maka tim pendampingan BPKP dan Inspektorat melakukan pendataan seluruhnya termasuk terkait dengan data asset yang dianggap masih bermasalah,” Cetusnya.
Slamet juga mengakui, masalah asset kabupaten Halmahera selatan memang sedikit rumit karena banyak asset yang tercatat namun tidak ditemukan secara fisik “Banyak data asset tercatat namun tidak ditemukan jadi harus diselesaikan di tahun 2019,” Pungkasnya.. # Tox.
