banner 140x600
banner 140x600
SWARA DAERAH

Ini Tanggapan Kepala Dishub Malut, Terkait ODOL

161
×

Ini Tanggapan Kepala Dishub Malut, Terkait ODOL

Share this article
banner 336x280

Swaramalut.com, Ternate.

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku Utara (Malut) bakal membangun kerjasama dengan pihak Badan Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) wilayah XXIV, Provinsi Malut, terkait dengan Over Dimension dan Over Load yang melintasi lintasan Manado, Ternate, Bitung-Ternate, dan Sofifi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas perhubungan Profinsi Malut, Armin Zakaria, seusai dari Fokus Group Discussion (FGD), terkait dengan Kupas Tuntas Over Dimension dan Over Load (ODOL) di Profinsi Maluku Utara, usai FGD di Grand Dafam Ternate, Selasa (05/11/2019).

“Ini adalah salah satu surat edaran menteri perhubungan tentang ODOL. Ini menjadi isu nasional, maka kita perlu tertibkan pelaku usaha, yaitu pemilik kendaraan, pengemudi, dan pemilik barang,” kata Armin.

Menurut dia, hal ini dilakukan karena negara mengalami kerugian hampir mencapai sekitar Rp.42 Miliar di sebabkan ODOL. Jalur Sepeti ini baru terjadi di pulau jawa yang melintasi jalan tol, sehingga sangat mempengaruhi struktur jalan yang bagus, maka dengan adanya ODOL, jalan tersebut menjadi rusak.

“Dengan adanya persoalan ini, pemerintah mengambil satu tindakan untuk menuntaskan ODOL tersebut. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ODOL salah satuny adalah faktor ekonomi dan ini diakui oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Lanjud dia, kementerian perhubungan sendiri saat ini telah kuwalahan menangani ODOL. Maka dari itu, Dishub bersinergi bersama-sama dengan stak holder terkait untuk melakukan penindakan terkait dengan odol ini.

“Tindakan yang diambil adalah tindakan berhati- hati, sebab ada kebijakan 40 persen barang yang mungkin diberikan. Jadi menurut Amrin, ada kelebihan 40 persen dari kapasitas muat barang yang diberikan oleh kementerian perhubungan,” ujar dia.

“Kita juga benar-benar dipengaruhi faktor ekonomi andalan transportasi Malut, yaitu laut, darat, dan udara. Sebab daerah kita secara geografis daerah kepulauan, jadi jika kita membatasi ODOL ini akan mempengaruhi faktor ekonomi seperti sembako, dan lain-lain, tentu ini harganya bisa naik,” tambahnya.

Ia menjelaskan, inflasi penyumbang terbesar Malut, pada Agustus kemarin itu berada pada urutan kedua, akibat harga transportasi cukup tinggi.

“Jadi penaganan hukum tetap kita lakukan. Kemudian ada juga penambahan empat trayek untuk tol laut yaitu dua jenis diantaranya tol laut untuk orang dan barang yang di sebut kapal perintis yang melayari pelosok-pelosok yang ada di Halmahera Malut,” ungkapnya.

Kemudian tol laut kargo/barang melintasi Surabaya-Makasar dan Malut. Sementara
trayek baru yang di usulkan di tahun 2020 itu, ia katakan, rencananya trayek tanjung Perak lintas Makasar, Kendari, Bobong Taliabu.

“Kedua Surabaya-Tidore, Gebe, Weda, dan Maba. Seusai itu, balik ke Surabaya. Ketiga Tanjung Perak lintasi Makasar, Matui, Jailolo, Galela, dan Morotai. Selain itu juga usulan untuk lintasan Tanjung Perak-Surabaya, Wanci, Namrole, Sanana dan Obi,” terang Arman.

Dia menambahkan, untuk usulan 2019 yakni lintasi Surabaya, Gebe, Patani, Maba, dan Buli. “Semoga usulan ini disetujui oleh pemerintah pusat, sebab setiap tahun ada revisi tol laut, agar hal ini dapat membantu masyarakat..#ma

banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!