- SWARA TERKINI, SWARA TERNATE

Kapolda Malut Angkat Bicara Terkait Penanganan Kasus Di Pulau Morotai

Swaramalut.com,Ternate

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara (Malut), Brigjen (Pol) M. Naufal Yahya akhirnya angkat bicara terkait dengan penanganan kasus dugaan pemalsuan tandatangan di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai yang ditangani Polres setempat.

Hal ini menyusul adanya surat pengaduan dari terlapor yang merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai yakni, Mc Bill Abd Aziz karena kasus dugaan pemalsuan dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Darrah (APBD) tahun 2018.

“Kalau umpannya kasus yang ditangani Polres itu tidak mampu akan diserahkan ke atas karena supervisi tidak jalan, atau bisa juga pelapor itu melaporkan ke atas, dan itu memang ada prosedurnya,” tegas Kapolda saat dikonfirmasi Swaramalut.com Sabtu (14/7/2018).

Lanjut orang nomor satu di Mapolda Malut, penanganan kasus tersebut, terutama yang ditangani oleh Polres jajaran harus Ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

“Yang pasti jangan semua kasus dilimpahkan ke kita, masa semua kasus kita semua yang tangani, nanti sistem itu gak jalan lagi,” ucapnay Dia.

Di juga menambahkan,Untuk surat yang diajukan pelapor dengan tujuan agar meminta Polda mengambil alih kasus dugaan pemalsuan tandatangan tersebut, memang jika perkara yang ditangani tidak berjalan sesuai yang diharapkan bisa mengajukan keberatan ke Kapolda Cq Direktorat.

“Kalau surat itu di tujukan langsung ke saya juga bisa, dan kasus itu memang bisa kita tangani kalau disana tidak memungkinkan,” tuturnya.

Alasan penarikan satu perkara yang ditangani di jajaran Polres lanjut Kapolda, karena dilihat dari beberapa aspek baik keamanan maupun aspek sosial.

“Bisa saja kita tarik, tapi kalau kasus itu ringan saja ya saya biarkan Polres atau Polsek saja yang menanganinya, tapi yng jelas kalau suratny sudah masuk maka kami akan tindak-lanjut suratnya,” ungkapnya lagi.

Sekedar diketahui, kasus dugaan pemalsuan tandatangan dengan pelapor anggota DPRD dan terlapor Pemda Morotai tersebut, baru diketahui pada saat rapat paripurna tanggal 24 Desember 2017, namun berkas hasil evaluasi Gubernur dokumen yang diserahkan eksekutif atau Pemda Morotai tertanggal, (13/10/2017) yang diduga terdapat pemalsuan tandatangan pada pandangan fraksi..#Acim

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!