banner 140x600
banner 140x600
SWARA DAERAH

Kasus Korupsi ADD Dan DD Mantan Kades Torawat Masuk Tahap Dua

100
×

Kasus Korupsi ADD Dan DD Mantan Kades Torawat Masuk Tahap Dua

Share this article
banner 336x280

Swaramalut.com – Halut

Kasus Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa ( DD) Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara di tahun 2015 masuk pada tahap dua dan akan dilimpahkan ke kejaksaan Negeri Halut.

Hal ini di benarkan oleh Kasat Reskrim Polres Halmahera Utara AKP Rusli Mangoda saat di konfirmasi wartawan media ini mengatakan bahwa kasus tindak pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD)  dan Dana Desa (DD) Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, yang di tanggani penyidik Polres Halut  selama dua tahun lebih di anggap lengkap dan akan diserahkan ke pihak kejaksaan”jelasnya.

“Hal ini dilakukan Setelah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan maka kami dari pihak penyidik nyatakan lengkap dan hari ini akan dilimpahkan berkas nya serta barang bukti dan tiga orang tersanka diantaranya NM mantan Kepala Desa Torawat, YT mantan Sekretaris dan YM mantan bendahara desa Torawat,” ungkap Kasat kamis (24/10/2019).

Menurut kasat,  kasus tersebut akibat perbuatan mereka bertiga maka para tersangka di jerat Pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang ” Pemberantasan tindak pidana Korupsi”, dengan ancaman paling lama penjara seumur atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, denda 200 juta paling banyak 1 Miliar,” terang Kasat.

Seperti diketahui, Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Halmahera Utara menetapkan mantan Kades Torawat dan dua perangkat desa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 di Desa Torawat, Kecamatan Kao Barat.

Penetapan status tersangka setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan dilaksanakan gelar perkara maka penyidik menetapkan kades dan perangkat desa sebagai tersangka.

Selain itu, penetapan ketiganya sebagai tersangka sebab mereka dinilai mempunyai peranan penting dalam kasus yang disangkakan.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara yang menyimpulkan bahwa telah terjadi kerugian negara pada ADD dan DD tahun 2015 sebesar Rp 119 juta atau sekitar 24-25 persen dari total anggaran.

Dugaan korupsi ADD dan DD yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa dan perangkat desa bermula dari adanya keluhan warga akibat pengelolaan anggarannya tidak transparan dan laporan realisasi tidak sama dengan kondisi di lapangan,” tuturnya..#Jef

banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!