Kemenkumham Malut Gelar Sosialisasi Diseminasi HAM Di Morotai

Swaramalut.com, Morotai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, melaksanakan Diseminasi Hak Asasi Manusia dengan tema ” rencana aksi nasional hak asasi manusia (ranham) sebagi wujud penghormatan dan pemenuhan HAM tahun 2018″. Bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Senin (14/05/2018) pada pukul 09.00 Wit.

Sosialisasi tersebut di ikuti oleh hampir 60 orang peserta dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), TNI/Polri serta Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai.

Wakil bupati Asrun Padoma membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya beliau mengapresiasi kegiatan Diseminasi tersebut dan menjelaskan bahwa tujuan Diseminasi ini untuk mendorong Pemerintah Daerah Pulau Morotai dan berbagai SKPD agar mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam setiap kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan atau kegiatan serupa agar pemenuhan dan penegakkan HAM terwujud nyata dalam masyarakat.

“Kegiatan ini bisa menambah wawasan bagi para pejabat di pulau mirotai dan juga sebagai perpanjangan untuk menyerukan kepada masyarakat pentingnya HAM di pulau morotai pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya,”Ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, kita juga berharap agar kiranya materi sosialisasi menjadi yang sampaikan dapat memperkuat integritas kita meningkat morotai berada pada posisi daerah perbatasan yang rentan terhadap isu dan gerakan terorisme yang dapat menyebabkan terjadinya disintegritas bangsa terutama pada pelecehan HAM,”harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor wilayah kementrian Hikum dan HAM Malut Nofri Bc.IP. SH. S.Sos. M.Si dalam sambutannya mengharapkan agar dalam Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemajuan HAM dibutuhkan upaya koordinasi untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah di antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan Sekretariat Bersama RANHAM untuk menghindari ketidakselarasan dan tumpah tindih pelaksanaan aksi HAM.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa pelayanan bantuan hukum merupakan salah satu program aksi RANHAM dan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Pentingnya perhatian terhadap pelayanan bantuan hukum disebabkan oleh menguatnya isu demokrasi, pengakuan akan HAM, penerapan norma dan standar HAM serta kabupaten/kota peduli HAM.

“Untuk itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan HAM dalam 3 bentuk yakni penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan. Sebagai pemangku kewajiban, pemerintah juga dituntut untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar pelanggaran HAM melalui tindakan pembiaran tidak berlanjut,”jelasnya.

Hadir dalam acar tersebut, Kakanwil Hukum dan HAM Nofri Bc.IP. SH. S.Sos. M.Si, Kejari morotai Supardi, mewakili Kapolres kasat resktim Muhammad iqbal, wakil bupati Asrun Padoma, Danramil daruba, mewakili danlanal Pilda marinir Lukman sabarudin, kepala bidang HAM Sarwedi Siregar, Jamaludin SH, M.Si, kepala devisa pelayanan hukum dan HAM, DR. Nam Rumkel, S.Sg, MH dosen Unkhair dan Pimpinan SKPD Pulau morotai..#amt.

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *