- SWARA TERKINI, SWARA TERNATE

Kunjungan Ke Malut,Menaker Hanif Dhakiri Katakan Kehadiran TKA Di Indonesia Masih Aman Dan Terkendali

Swaramalut.com, Ternate

Menteri Ketenaga Kerjaan(Menaker)RI M. Hanif Dhakiri menyampaikan, di Indonesia untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) masih dalam keadaan aman dan terkendali, dan sangat ketat  baik dari sisi prosedur, maupun dari sisi jumlahnya. Hal ini disampaikan kepada awak media, di halaman Kantor Balai Latihan Kerja (BLK)  Ternate.

Saat melakukan kunjungan bersama rombongannya serta didampingi Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, dengan agenda Pelatihan berbasis kompetensi dan penandatanganan MoU kerja sama Industri 2019. Jumat (01/2/2019).

“Kalau memang ada pelanggaran, selama ini pemerintah juga tidak perna membiarkan, sebab pemerintah selalu melakukan penindakan tegas melalui aparat kepolisian, pengawas tenaga kerja, imigrasi, dan pemerintah daerah. Nah jadi kalau misalnya ada kis pelanggaran enta itu menyalagunakan visa atau menyalagunakan izin,  tentu pemerintah melakukan tindakan secara tegas dimana pun itu,”ujar M. Hanif, saat melakukan kunjungan di BLK Ternate bersama rombongannya.

Disentil Visa kunjungan sekitar ratusan, ia katakan, tinggal direpot saja artinya kalau ada isu seperti itu dilaporkan saja, agar tidak terjadi fitna, karena menurutnya, selama ini banyak sekali terjadi fitna yang beredar  terkait dengan persoalan TKA. 

 “Saya ingin tegaskan bahwa TKA di Indonesia ini masih aman dan terkendali. Tenaga kerja asing di Indonesia ini kalau masuk dan bekerja harus melalui prosedur yaitu harus memiliki izin tinggal, izin kerja, membayar pajak 100 US Dolar perbulan perorang, kemudian harus ada syarat pendidikan,  syarat kompotensi, dan lain-lain,”kata Menteri.

“Jadi prosedur masuknya sangat ketat pengawasannya juga dilakukan oleh pemerintah terus menerus, makanya sering saya juga melakukan pengawasan dengan institusi terkait diantaranya aparat kepolisian, imigrasi, tenaga kerja, dan lain-lain. Saya ingin katakan bahwa kalau misalnya  ada kasus, ya tolong dianggap sebagai kasus jangan di netralisir, bila di netralisir tentu akan menimbulkan fitna,”jelas M. Hanif.

Terkait permintaan Pa Gubernur 30 tenaga kerja lokal dan 30 TKA, di Malut kata Menteri,  disini masih sangat kecil. “Kalau data di saya dilihat dari jumlahnya tidak terlalu besar. Kita lihat misalkan paling ramai di Morowali, kemudian saya contohkan data terakhir yang saya terima di lapangan, dimana kerja di sana ada kawasan imitnya sekitar 28 ribuan, nah dari 28 ribuan itu orang Indonesia, sedangkan 3 ribuan orang TKA,”paparnya.

Selain itu, menyangkut dengan BLK tidak menyediakan pelatihan kompotensi skil, kata M. Hanif, seharusnya itu urusan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah harus kreatif, bila di daerah itu ada kebutuhan menurut M. Hanif tidak ada salahnya kalau misalnya menggunakan APBD. 

“Pemerintah daerah itu juga bisa menyelenggarakan pelatihan, kenapa kalau melakukan pelatihan harus menunggu pemerintah pusat?. Nah kami melakukan sesuatu sesuai risosis yang ada, tapi harus kerjasama dengan pemerintah daerah. Bila langka ini dilakukan, tentu ini akan semakin lebih baik,”tuturnya.

Kemudian terkait  penegasan ijazah, kata Menteri, saat ini telah membuat kebijakan yang sifatnya ekslusif, “Jadi orang ikut pelatihan tidak dikenai syarat umur, dan dilihat pendidikan-nya apa, dan selama butuh pelatihan datanglah ke pemerintah, sebab pemerintah akan memfasilitasi untuk mendapatkan pelatihan secara Free. Hal ini saya ingin diterapkan di BLK yang ada di seluruh Indonesia.

Ia juga menambahkan, pemerintah pusat akan mempersiapkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan, namun ada dua hal  yang diharapkan yaitu kontribusi pemda provinsi, kabupaten/kota dan ketiga kontribusi dari perusahaannya.

“Ini artinya perusahaan yang beroperasi di daerah jangan hanya menikmati begitu saja, seharusnya industri kerja sama dengan pemda untuk melatih warga lokal agar punya skil dan tidak punya skil direkrut supaya hasilnya baik, persoalan ini akan kami dorong agar perusahaan turut untuk berpartisipasi, kalau Peraturan Menteri (Permen) sudah ada,”pungkasnya..#MI

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!