Libatkan Masyarakat Selaku Pelaku Pembangunan Haltim

Oleh : Ketua Umum IFAS Haltim Ismit Abas Hatari

Swaramalut.com,Haltim

Peringatan Hari Tata Ruang Nasional 2017 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat serta mensosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Khususnya Kabupaten Halmahera Timur di bidang penataan ruang.

Peran serta masyarakat di bidang penataan ruang pada aspek perencanaan diharapkan akan terbangun komitmen dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang (RTR) untuk menumbuhkan Keseriusan dalam mengawal seluruh pembangunan yang ada di halmahera Timur baik dari Bidang Insfastruktur maupun Peningkatan perkonomian daerah.

Penataan ruang merupakan suatu momentum meningkatkan keterpaduan antar wilayah dan antar sektor.

Maka pada tema Hari Tata Ruang Nasional 2017  adalah Menata Kota Maba yang Bersih,Nyaman Dan Berkelanjutan.

Dari tema  ini penataan Kota Maba dari Segi Kebersihan dan Kenyamanan tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah saja akan tetapi butuh dukungan dan peran serta masyarakat, sehinggah meningkatkan pembangunan Halmahera Timur berjalan sangat cepat.

Produk penataan ruang akan mudah dipahami apabila dipetakan secara partisipatif-Penataan ruang berwawasan umum dan merupakan kepentingan nasional.

Ii semua di atur dalam PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa “masyarakat berperan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Rang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.-Untuk ruang ataupun wilayah yang sempit dan yang luas, perlu penataan agar segala sesuatu yang ada di dalamnya bisa lebih terstruktur dan teratur, jadi penataan ruang butuh pengaturan, dalam pengaturan butuh kesepakatan, dan dalam kesepakatan harus ditegakkan disiplin.

Tugas penataan ruang menjadikan wahana interaksi antara manusia dengan lingkungannya (ekosistem), ekosistem akan melahirkan kebudayaan, kebudayaan membangun peradaban.-Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia,, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (UU No. 26 Tahun 2007 pasal 3).

Maksud partisipastif dalam perencanaan tata ruang adalah membutuhkan keterlibatan kita semua sektor termasuk masyarakat, sedangkan berkeadilan bukan berarti sama rata, namun harus berasas kesetaraan, kesetimbangan dan harmoni.

Perencanaan tata ruang yang baik dan partisipatif, dapat dihasilkan melalui pemahaman masalah perubahan tutupan lahan, ketahanan pangan, kepastian kelola masyarakat, dapat menghasilkan biomasa (hasil hutan, hasil pertanian maupun hasil perkebunan) yang berkelanjutan/lestari.-Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.-Perencanaan ruang yang tidak adil akan memperkuat dominasi pihak tertentu terhadap pihak lain dan hal ini beresiko terhadap berkembangnya penolakan oleh pihak yang dirugikan-Kedudukan hukum dalam penataan ruang sebagai asas keabsahan, asas efektivitas dan efisien, asas keterbukaan, asas berencana

Budaya hukum memperkuat dan mengembangkan rasionalitas masyarakat melalui pengembangan nilai-nilai luhur tentang pentingnya penataan ruang, internalisasi dan sosialisasi hukum tata ruang bagi masyarakat, pengembangan manfaat ekonomi dan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam, penguatan prinsip-prinsip managemen ruang atau spatial yang efektif dan efisien.

Maka  intinya saya menegaskan  bahwa dalam perencanaan tata ruang wajib melibatkan masyarakat, memenuhi haknya diatas kewajiban yang harus mereka laksanakan, menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses penataan ruang, dari proses penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki kesetaraan dalam keikutsertaannya, mengetahui rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan yang terpenting adalah masyarakat menerima manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang akibat penataan ruang.

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *