- SWARA HALTENG/HALTIM, SWARA TERKINI

Mantan Kepala Kantor Dan Bendahara Samsat Halteng Divonis 1,4 Tahun Penjara

Swaramalut.com,Ternate

Mantan kepala kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) A.Razak Arilaha dan bendahara pengeluaran kantor Samsat Halteng Muhammad Ibrahim dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 1,4 tahun penjara. Putusan pidana penjara itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Kamis (5/4/2018) siang tadi.

Kedua terdakwa juga diperintahkan untuk membayar biaya denda masing-masing sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Sidang agenda putusan pidana yang dipimpin ketua majelis hakim Erni Lily Gumolili itu menyebutkan kedua terdakwa A Razak Arilaha dan Muhammad Ibrahim tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang (UU) nomor 31 tahuh 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1.

“Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer JPU,” kata ketua majelis hakim.

Mantan kepala Samsat Halteng itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsider JPU yang diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang memuat unsur-unsur setiap orang, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, unsur dapat merugikan keuangan negara, unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan unsur sebagai suatu perbuatan berlanjut.

“Memerintah agar terdakwa ditahan,” ucap hakim saat membacakan amar putusan.

Dalam sisang tersebut, majelis hakim menyatakan atas perbuatan kedua terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara yang mana terdakwa menyisihkan sebagian uang pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2014 dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keperluan operasional kantor UPTD Samsat Halteng sebesar Rp 639 juta lebih.

Selama persidangan, menurut majelis tidak ditemukan alasan pembenaran ataupun pemaaf yang dapat membenarkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan pada masyarakat.

Keadaan yang memberatkan kedua terdakwa adalah perbuatan kedua terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan luar biasa. Bahwa tidak pidana korupsi telah menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara hal yang meringankan adalah kedua terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar putusan majelis hakim, kedua terdakwa menyatakan menerima seluruhnya putusan yang dibacakan tersebut. Sementara Jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut pidana penjara bagi kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 1,6 tahun itu menyatakan masih pikir-pikir..#Acim

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!