Swaramalut.com – Ternate
Kepala bidang (Kabid) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) RI Budi Prabowo, mengatakan, maksud dari kegiatan ini adalah untuk membangun kepekaan Masyarakat, termasuk Aparat, terhadap masalah TPPO.
Hal ini disampaikan usai dari kegiatan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TTPO), yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara (Malut),
bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) RI.
“Untuk masalah TPPO di Malut, mungkin ini kelihatan kecil kasusnya ya? karena kemarin ada kasus tapi dianggap kecil,”ujar Budi saat ditemui siang tadi di Hotel Batik Ternate. Kamis, (05/12/2019).
Lanjut Budi, TPPO itu sebenarnya sesuatu yang terselubung seperti fenomena memindahkan gunung es yang ketahuan setingggi, tapi ketika di belah mungkin banyak. “Jadi tadi dalam acara tersebut kita membangun kepekaan itu, sebab Malut ini salah satu mungkin menjadi tempat transit dari Sulawesi Utara yang mau menuju ke Papua,”kata Kabid.
Kemudian hal-hal yang di sampaikan dalam kegiatan GT PP TTPO ini yaitu memberikan informasi apa itu kejahatan TPPO. Karena menurut Kabid, TPPO itu kejahatan sangat luar biasa terhadap kemanusian.
Selain itu, ia juga menyebut, kalau TPPO saat ini KP3A melihat di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia hampir sudah tersentuh masalah TPPO, baik itu dari sumber pengirim, transit ketempatan sementara, maupun dipindahkan ke tempat lain atau ke daerah sumber tujuan.
“Dulu sekitar 15 tahun lalu Indonesia terkena daerah sumber pengirim tenaga kerja asing yang sebagian diantara adalah korban TPPO, sekarang Indonesia juga sudah menjadi tempat transit dan tujuan,”katanya.
Sehingga seluruh Provinsi, termasuk Malut, kemungkinan saat ini belum menjadikan itu sebagai kejahatan yang nampak, padahal itu sangat penting sekali untuk di ketahui.
Kemudian target kedepan, ia menyampaikan, Malut jangan ada korban TPPO, karena Malut memiliki 10 Kabupaten/Kota, dan belum semua Kabupaten itu sejahtera, sebab masih ada Kabupaten-Kabupaten lain sesuai dari data BPS itu garis kemiskinan di atas 12 persen.
“Ini yang harus menjadi catatan kita, sebab TPPO ini sebagiannya disebabkan kemiskinan. Jadi kita berada ditempat ini (kegiatan) tidak sekedar mensosialisasikan bagaimana mencegah TPPO, tapi bagaimana kita juga mampu meningkatkan Income pendapatan masyarakat supaya tidak menjadi korban TPPO tersebut,”jelas Budi..#MA
