Pemda Halut Wajib Prioritaskan Pembangunan Fisik Maupun Non-fisik di Lokep dan Lolut

Swaramalut.com, Ternate 

Berbicara mengenai Otonomi Daerah ia memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada hal tersebut, maka hal ini menjadi kewajiban serta peran Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, untuk memberikan kue pembangunan yang merata serta keadilan kepada masyarakat Loloda khususnya Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Hal ini disampaikan salah satu Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) yakni Rinto Buhari.

“Bila kita mencermati betul hakekat dari otonomi daerah adalah memberikan pelayanan pembagunan yang efektif dan efesien dalam berbagai macam aspek kehidupan diantaranya infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan dll. Jujur selama Kecamatan Loloda Kepulauan (Lokep) dan Kecamatan Loloda Utara (Lolut) berkabupaten 2003 hinga saat ini dalam pembagian kue pembangunan fisik maupun non-fisik tidak ada pemerataan dan keadilan. Ini yang harus saya sampaikan, jadi ini minim sekali kepedulian Pemda Halut,”ujar Rinto kepada Reporter Swaramalut.com saat dimenghubungi melalui Via Handphone. Sabtu, (11/02/2018)kemarin.

Ini menjadi PR besar untuk Pemda, guna lebih meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada dua Kecamatan ini. Agar apa yang menjadi program pemerintah pusat dan pemda Halut, berjalan dengan baik. Sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi-JK, bahwa Indonesia dibangun melalui desa.

Dikataka bahwa program tersebut tidak bisa di abaikan, karena mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang efektif. “Perlu saya sampaikan juga Loloda yang masuk dalam administrasi pemerintah kabupaten  Halut, ini memiliki potensi sumber kekayaan alam dilaut sangat melimpah bahkan di daratan pun demikian, namun tidak bisa dikelola oleh masyarakat setempat. Ini menjadi masalah, maka dari itu, ini menjadi acuan serta tanggungjawab pemda dalam hal ini Frans Manerry selaku Bupati Halut, untuk memberikan bantuan seperti alat tangkap ikan dll, serta memberikan bantuan untuk para petani berupa bibit dan alat-alat pertanian lainnya untuk mengelola. Bila hal ini diimplementasikan atau dipenuhi, maka saya yakin dan percaya ekonomi masyarakat kedua kecamatan tersebut terjamin, maka disinilah ada nilai ekonomis masyarakat dan PAD terus meningkat, karena hasil pengelolaan tadi. Kita tidak boleh nafihkan maju atau tidak sebuah daerah tergantung juga hasil pertanian dan hasil laut,”jelas Rinto.

Rinto menambahkan, jalan yang hinga saat ini belum terhubung dari Galela ke Loloda Utara, agar secepatnya diselesaikan oleh Pemda Halut. Sebab ini mempersulit masyarakat, karena ketika masyarakat ke Tobelo mereka harus menyeberang melalui laut. Ini problem karena disaat musim gelombang kapal yang ditumpangi itu berlawanan dengan gelombang, kadang juga kapal tersebut tidak bisa berlayar bila gelombangnya terlalu tinggi. Hal-hal seperti ini harus di antisipasi, jangan sampai menimbulkan korban. 

Dirinya menambahkan juga, Pemda Halut  juga harus memperhatikan pelayanan kesehatan, karena pelayanan kesehatan yang ada di dua Kecamatan masih jauh dari harapan masyarakat, begitupun mutu pendidikan. Pemda wajib jelih melihat ini, karena peningkatan pendidikan dan kesehatan itu penting didalam kehidupan, sebab itu adalah kebutuhan vital manusia. Apabila dari kedua faktor ini tidak di indahkan atau tidak lakukan, maka generasi sebagai tongkat estafet bangsa masa depannya menjadi suram. Maka kesehatan tidak akan menjamin menyembuhkan kesuraman itu, karena kesehatan tidak ada peningkatan.  Perlu juga Pemerintah Halut mempromosikan tempat Prawisata yang ada di lokep dan Lolut ke kanca nasional hinga Internasional. Karena realitas membuktikan pantai sebagai tempat pariwisata di dua Kecamatan tersebut memiliki keindahan tersendiri.

“Kami berharap kepada Bupati Frans Manerry selaku orang nomor satu di Halut, apa yang menjadi permintaan ini dapat diterima dan direalisasikan demi kepentingan masyarakat. Jujur masyarakat sangat menginginkan keadilan dan pemerataan sebagaimana telah di jelaskan pancasila dan UUD 1945. Itulah harapan kami sebagai masyarakat tanpa adanya keadilan tak terbatas,”tutupnya..#Yadi

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *