PILGUB 2018 MENENTUKAN TATA RUANG PROVINSI MALUT KEDEPAN

Swaramalut.com,Haltim

Sejumlah provinsi di Indonesia akan melaksanakan Pesta Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2018 dan salah satu Provinsi Maluku Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Proses ini merupakan sarana penyaluran hak konstitusi rakyat dan suatu mekanisme mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan Provinsi Maluku Utara atau dimaknai sebagai media aspirasi rakyat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik suatu daerah dimana proses ini berlangsung Masyarakat tidak hanya memilih Calon Gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Maluku Utara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi juga memberikan pertimbangan terhadap visi, misi dan program kerjanya yang akan dijadikan kebijakan memimpin pemerintahan Provinsi Maluku Utara lima tahun ke depan.

Maka Persoalan Isu tata ruang pun dipastikan akan menjadi salah satu materi kampanye yang akan diusung para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018, Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah Suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. karena Ruang  dapat  diartikan  sebagai  wadah  kehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup lainnya  serta  sumber  daya  alam.

Maka Memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, akan menentukan arah kebijakan dengan mempertimbangkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang yang baik.

Jika Masyarakat Salah Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara akan beresiko mengakibatkan kemiskinan, Pengangguran sampai ketidakmampuan daerah untuk bersaing secara nasional apalagi global.

Maka pentingnya masyarakat dalam memilih calon yang memiliki pengalaman atau paling tidak mengerti isu perencanaan dan memahami tata ruang.

Pasal 3 UU No 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang  bertujuan  untuk  mewujudkan  ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dan sasarannya yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat tertibnya pemanfaatan ruang dan meningkatnya kinerja kelembagaan pengelolaan penataan ruang di pusat dan daerah.

Hal ini untuk menghindari terpilihnya gubernur yang salah dan berdampak langsung di lapangan, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan masyarakat yang memiliki kantung miskin yang signifikan. Pasalnya, potensi konflik sosial akan muncul di wilayah- wilayah tersebut.

Selain itu, pentingnya memilih Cagub Dan Cawagub Maluku Utara yang paham teritorial dan tata ruang diperlukan untuk menghindari adanya benturan perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pemerintah pusat, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR) dan berbagai aturan lainnya..

Ditulis Oleh :  Ketua Umum LSM IFAS HALTIM Ismit Abas Hatari, ST

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *