Swaramalut.com, Morotai
Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Pulau Morotai. Mereka mengatasnamakan Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai). Aksi itu bertempat di Depan Kantor DPRD Pulau Morotai, Jl. Siswa, Desa Darame, Kec. Morotai Selatan (Morsel), Senin (11/11/2019).
Dalam aksi itu, mereka menuntut agar DPRD menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, hingga saat ini masih menjadi problem bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai. Hal Ini di ungkapkan oleh Kordinator Lapangan (Korlap), Rufik Bebeto.
Menurut dia, yang menjadi problem di lingkungan masyakat di Pulau morotai, saat Ini diantaranya yaitu minimnya harga-harga komoditi unggulan yang merupakan penghasilan utama bagi petani kopra, cengkeh dan pala. Selain itu, masalah kebutuhan akan air bersih masih juga menyisikan barbagai permasyalahan terutama di seputaran kota daruba seperti Desa Tanah Tinggi, Darame, Pandanga, dan Juanga.
“Begitu juga dengan pendistribusian bantuan nelayan dianggap sangat tidak sesuai dengan semangat dasar negara Pancasila alinea ke lima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebab, dari lima kecamatan dua kecamatan saja yang sering mendapat bantuan di antaranya Morotai Selatan dan Morotai Jaya,” kata Rufik.
Bahkan Rufik menjelaskan, selain itu, masalah reklamasi pantai hingga minimnya pemahaman petani di bidang pertanian, itu juga masih menyisihkan berbagai persoalan belum sampai sekarang Ini.
“Belum lagi dengan munculnya perampingan sekolah atau sekolah unggulan perlu ditinjau kembali karena akan berdampak negatif dan krusial bagi sekolah-sekolah lama bahkan kemungkinan akan terancam ditutupnya sekolah lama sehingga akan terjadi peningkatan jumlah anak yang putus sekolah,” terangnya.
Usai berorasi di depan Kantor DPRD, massa aksi kemudian di ijinkan masuk untuk melakukan hearing bersama DPRD Pulau Morotai. Pada kesempatan itu, Rasmin Fabanyo yang juga Anggota DPRD dari partai PKS mengatakan, DPRD saat ini, belum bisa mengambil sikap terkait dengan tuntutan teman-teman mahasiswa Samurai sebab, DPRD belum menentukan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Hearing saat ini kami masih menampung aspirasi teman-teman semua, karena belum terbentuknya alat kelengkapan dewan,” kata Rasmin.
Menurutnya setelah dibentuk alat kelengkapan dewan, pihaknya akan memanggil seluruh kepala dinas yang menjadi tuntutan massa aksi.
“Kita akan memanggil semua kepala dinas yang terlibat mulai dari direktur PDAM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disprindag kop, kepala BLH dan Kadis Pendidikan,” jelasnya..#amt
