- HUKUM/KRIMINAL

Usai Di Periksa Dua Tersangka Kasus Korupsi ADD Morotai Di Bawah Ke Rutan Kelas II Ternate

Swaramalut,Morotai kamis (18/05/2017)

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Abubakar Hairudin yang juga mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Pulau Morotai ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Morotai di Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Ternate, Rabu (17/5/2017).

Abubakar ditahan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013. Selain mantan kepala BPMD, jaksa juga menahan mantan bendahara BPMD Heni Lonwersaru.

Sebelum keduanya digelandang ke Rutan, mereka sempat berada di Kejari selama 4 jam mulai dari pukul 11.00 hingga 14.00 WIT untuk proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan.

Dari pantauan wartawan media ini , keduanya dibawa ke rutan Ternate pukul 14.15 WIT dengan menggunakan speedboad menuju Tobelo Halmahera Utara selanjutnya Sofifi-Ternate.

Keberangkatan kedua tahanan kejaksaan itu sempat dirahasiakan oleh pihak Kejari dari wartawan. Bahkan para tahanan itu dikeluarkan dari kantor Kejari melalui pintu belakang secara diam-diam agar tidak diketahui awak media yang sudah dari pagi menunggu.

Bahkan keduanya menaiki speedboat bukan di pelabuhan terapung Imam Lastori, melainkan dibawa ke Desa Juanga yang jaraknya 7 kilo meter dari ibu Kota Daruba.

Saat dibawa ke Ternate, kedua tahanan masih berpakaian hitam putih lengkap karena pagi itu keduanya masih sempat berkantor.

Abubakar yang melihat kedatangan awak media sontak naik pitam dan merasa terganggu. Bahkan Abubakar sempat melontarkan kata-kata kasar ke awak media yang hendak mengambil gambarnya. “Jangan terlalu foto-foto lagi,” kata Abubakar ke wartawan.

Kasi Pidsus Kejari Morotai, Ronald Rettob saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, tujuan dilakukan penahanan itu yakni untuk mempercepat proses pemeriksaan dan juga agar para tersangka tidak melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 KUHAP.

Untuk proses selanjutnya, kata Ronald, seluruh berkas para tersangka sementara ini dirampungkan dan akan diserahkan ke Pengadilan Negri Ternate untuk disidangkan. “Kita upayakan dalam waktu singkat, sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan,” jelasya.

Ditanya soal kerugian Negara dalam kasus ini, menurut Ronald, sesuai perhitungan BPKP yaitu sebesar Rp 1,8 Miliar. “Selanjutnya nanti dilihat dalam fakta persidangan,” kataya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimalnya 20 tahun pernjara," tutub Ronald…#rdx

Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!