- HUKUM/KRIMINAL, SWARA NASIONAL, SWARA TERKINI

Usai Diperiksa, KPK Resmi Tahan Cagub Malut AHM

Swaramalut.com,Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penahanan terhadap calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal. Mereka di tahan terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong.

Foto Cagub Malut Ahmad Hidayat Mus(AHM) Didepan Kantor KPK
Menanggapi penahanannya, Ahmad Mus enggan berkomentar terkait kasus yang melilitnya. Dia hanya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Maluku Utara.”Saya terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih AHM – Rivai nomer satu dan bagi saya ini adalah bagian nikmat yang sangat luar biasa,
Kita sudah menang Pilkada, sabar saja masyarakat Maluku Utara Insya Allah kita dilindungi Allah SWT,” ungkapnya pada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/7/2018).
Foto juru bicara KPK, Febri Diansyah
Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, Ahmad Mus akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan Cabang KPK di Kav K-4. Sedangkan, Zainal ditahan di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.
“Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasus TPK pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD TA 2009 di Kab Sula, dan terpenuhinya ketentuan di Pasal 21 KUHAP, maka dilakukan penahanan terhadap AHM dan ZM,” jelasnya pada awak media.
Untuk diketahui, sebenarnya Ahmad Mus dan Zainal sudah dipanggil pada Senin (25/6). Namun, mereka meminta penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang yang diminta karena Mus tengah fokus Pilkada 2018. 
Foto Cagub Ahmad Hidayat Mus Saat Berikan Keterangan Pada Sejumlah Awak Media
Untuk diketahui, KPK resmi mengumumkan penetapan tersangka Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Ketua DPRD Kepulauan Sula Zainal Mus. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula tahun anggaran 2009.
Ahmad ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010, sementara ZM selaku Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014.
Diduga anggaran untuk proyek tersebut sudah dicairkan, yang kemudian dikorupsi keduanya. Dugaan kerugian negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar sesuai jumlah pencairan SP2D kas daerah.Senilai Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal Mus sebagai pemegang surat kuasa menerima pembayaran pelepasan tanah dan senilai Rp 850 juta diterima oleh Ahmad melalui pihak lain untuk menyamarkan. Sedangkan sisanya mengalir ke pihak lain.. #red(SumberJPC)
Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!