Swaramalut.com, Morotai
Kementerian Luar Negeri RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka memperkuat diplomasi ekonomi melalui potensi daerah Kabupaten Pulau Morotai, kegiatan ini berlangsung di lantai II aula kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Jln. Siswa, Desa Darame, Kec. Morotai Selatan, Senin (16/12/2019).
Kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan selama dua hari di mulai dari tanggal 16 – 17 Desember dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Al Yasin Ali. Wagub dalam sambutanya menyampaikan, bahwa kita bisa melihat dengan mata telanjang apa saja potensi Morotai yang dapat dijadikan alat diplomasi ekonomi. Sungguh pun demikian, banyak pula kekurangan di sana sini.
Pada kesempatan yang berharga ini kata wagub, sengaja menunjukkan secara langsung potensi unggulan Kabupaten Pulau Morotai. Bapak Ibu yang kemarin sudah melihat Pulau Pasir Timbul, Pulau Zum-zum dan Pulau Dodola mungkin sangat jauh dari ekspektasi. Namun bisa bapak/ ibu bayangkan, seperti apa prospeknya jika potensi wisata ini dikembangkan. Hari ini dan selanjutnya, saya persilahkan Bapak/ Ibu melihat potensi pertanian dan perikanan.
“Dalam pikiran kami, betapa berjasanya Bapak/ Ibu jika sepulang dari observasi, Bapak/ Ibu dapat meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan Morotai. Bapak Presiden sering kali berpesan memberi keleluasaan pada segenap jajarannya untuk keluar dari pakem yang selama ini disakralkan oleh rezim-rezim pendahulunya. Bahwa unsur-unsur formalististis ternyata hanya menghambat kemajuan bangsa Indonesia,” kata Al Yasin
Jika kita harus menekuni ketentuan normatif Menurut Al Yasin, maka negara ini akan stagnan dan berputar-putar pada hal-hal prosedural yang tidak substantif. Namun demikian, kami juga tidak ingin menutup mata pada sejumlah Kementerian yang telah lebih dahulu out of the box.
Sebagaimana beberapa kebijakan Pemerintah Pusat diantaranya Morotai dijadikan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),dll.
Semua itu membawa efek domain bagi perkembangan ekonomi-politik dan sosial budaya di Morotai saat ini. Persoalan Geopolitik dan Geostrategis merupakan makanan sehari-hari Bapak/Ibu di Kementerian Luar Negeri. Kebetulan ada Pejabat dari Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kemudian ada juga dari Direktorat Asia Tenggara, serta beberapa unsur yang berkaitan langsung dengan penguatan di plomasi ekonomi di kawasan Asia
Tenggara maupun Kawasan Timur dan Pasifik.
“Oleh sebab itu, kiranya bapak/ ibu berkenan, menyampaikan salam kami pada Menteri Luar Negeri,
agar Morotai dijadikan pilot project diplomasi ekonomi. Kami menyakini, ditangan bapak/ ibu diplomat yang hadir saat ini, Morotai bisa sukses menjadi proyek percontohan dalam hal diplomasi ekonomi untuk di replikasi di banyak wilayah NKRI,” jelasnya.
“Kami juga sangat berterima kasih atas pilihan Kementerian Luar Negeri yang menyelenggarakan Bimtek yang bertujuan memberi pemahaman pada ASN maupun Organisasi Perangkat Daerah menyangkut kebijakan, kerja sama serta memberi pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan hubungan luar negeri khususnya yang berkaitan dengan wilayah perbatasan,” tambahnya lagi.
Wagub juga bilang, Kegiatan ini juga dimaknai sebagai langkah awal dan komitmen Kementerian Luar Negeri untuk melakukan terobosan baru sebagaimana kebijakan-kebijakan asimetris yang sudah diberlakukan oleh Kemerinterian Lembaga lainnya.
Sementara, Bupati Pulau Morotai Benny Laos menyampaikan, saat ini kita sedang berpijak di salah satu daratan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah perbatasan yang serba terbatas. Daerah yang telah lama dan jauh dari perhatian orang-orang besar di pusat.
“Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas kehendak-Nya, Bimtek
Kemenlu yang sempat tertunda, karena ada agenda Ibu Menteri, dan beberapa pejabat ke Senegal, Bali Democracy Forum (BDF) dan pertemuan Bilateral Indonesia-Australia,” kata Benny.
Pada hari ini dia bilang, ada Duta Besar yang pernah bertugas di Yordania dan Palestina. Kemudian ada pula yang pernah menjadi Konsulat Jenderal di Kuching, Serawak, Malaysia. Disamping itu ada tujuh pejabat direktorat Kemenlu, Kemendagri dan Bappenas yang hadir di tengah- tengah kita.
“Saya ingin mengucapkan selamat datang di Kabupaten Pulau Morotai. Nama Kabupaten ini seringkali disebut-sebut di banyak forum nasional maupun internasional,” jelas Benny
Kabupaten yang sering diwacanakan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Namun saat tiba pada level implementasi, bermunculan kata-kata klise: “Daerah ini belum siap”. Infrastruktur dan SDM pun sering menjadi kambing hitam,” tambah Bupati
Sementara itu, Direktur Keamanan Diplomatik Tegu Wardoyo mengatakan, sesuai dengan arahan bapak Presiden Republik Indonesia melalu 5 visi 2019-2024 dan berdasarkan target RPJPN 2005-2025 dimna pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejateraan setara dengan Negara-negara berpenghasilan menengah yang memiliki kondisi infrastruktur sumber daya manusia pelayanan publik serta kesejatraan rakyat yang lebih baik Pemerintah pusat berteman untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mencapai visi dan target pembangunan tersebut secara efektif dan efesien.
“Presiden Republik Indonesia pun berambisi menjadikan Pulau Morotai sebagai pusat perikanan pariwisata Ekonomi rakyat konfigurasi dan pertahanan militer dalam kaitan itu salah satunya keunggulan pulau morotai adalah tempat pulau tersebut berbatasan langsung dengan Filipina dan Palao yang memberikan dampak baik seperti peluang kerjasama Ekonomi kerja sama perbatasan dan kerjasama pariwisata dengan kedua Negara tersebut mauapun Negara- negara di Asia Pasifik Asia timur,” kata Teguh
Disisi lain kata Teguh, letak pulau morotai dapat menjadi tantangan dalam upaya pembangun wilayah dan kesejahteraan masyarakat karena adanya isu mengenai belum jelasnya batas wilayah Indonesia termaksud zona Ekonomi dengan kedua Negara tersebut, khususnya Filipina yang menyebabkan terjadinya perebutan penagkapan intan antara pulau morotai dan Filipina sehingga pulau morotai memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk kelangsungan pembangunan wilayah dan melindungi hak-hak warga pulau Morotai.
“Pulau Morotai merupakan salah satu pulau terbesar di Maluku Utara yang memiliki potensi sumber daya yang siap untuk maju dan juga sumber daya alam yang cukup melimpah baik di sektor perikanan, kelautan, pertananian, kehutanan dan pertambangan mauapun potensi pariwisata secara khususnya tempat tempat Sejarah peran dunia kedua,” jelasnya.
“Potensi ini dapat di jadikan sebagai sektor andalan yang memiliki nilai Ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat maluku utara pada umumnya dan masyarakat pulau Morotai pada khususnya di samping itu peningkatan bagi devisa negara,” jelasnya lagi.
Hadir pada kegiatan tersebut wagub Maluku Utara M. Ali Yasin Bupati Pulau Morotai Beny Laos, Kemenlu RI Ir. Muhammad Arif Hidayat M.eng, MPP bersama rombongan dan Staf Ahli Bupati bidang hubungan kerjasama internasional Samuel Samson, Wakapolres Kab. Pulau Morotai, Kompol Drh. Dedi Wijayanto, SH, Kodim Persiapan Morotai, Mayor Kav Calter Purba, Kajari Kab. Pulau Morotai Supardi. SH, Para Pempinan SKPD Kab. Pulau Morotai, Para ASN Kab. Pulau Morotai , Para Kepala-kepala Desa Kab. Pulau Morotai, Kepala Bandara Pitu Syamsudin..#amt / ADV
