SwaraMalut.com SOFIFI – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalesang Maluku Utara (Malut) Desak Gubernur Sherly Tjoanda agar dapat mengevaluasi Kinerja Iksan Arsad. Hal ini disebabkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Maluku Utara yang dipimpin Iksan Arsad akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam dan menjadi wacana publik setelah muncul biaya perjalanan kepala dinas yang begitu fantastic serta dugaan praktik manipulasi anggaran perjalanan dinas selama tahun anggaran 2023 dan 2024.
Direktur LSM Kalesang Malut Naem Taher menegaskan, bahwa kami banyak mendapat laporan satu diantaranya terkait adanya modus manipulasi SPPD di mana ada nama-nama dalam laporan perjalanan tidak sesuai dengan individu yang benar-benar melakukan perjalanan. Bahkan, ada dugaan penggunaan rekening milik orang lain demi memuluskan pencairan dana”ujarnya.
Lebih lanjut, dugaan ini tak hanya menyasar oknum pelaksana di lapangan, tetapi juga mengarah langsung pada pimpinan dinas, yang disebut-sebut ikut memerintahkan stafnya agar membuat laporan fiktif dengan identitas palsu. Fakta ini, menurut Naem, menjadi indikasi kuat terjadinya pelanggaran serius terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Bukan hanya persiapan SPPD, Kalesang puga menyoroti biaya Perjadin Kadis yang kurung waktu di tahun 2024 telah memakan anggaran yang fantastic yakni telah mencapai miliaran ruipiah dan itu dianggap satu pemborosan dimana masih banyak kegiatan yang ada di dinas tersebut yang belum berjalan sama sekali.
” Persoalan ini harus diungkapkan buat apa-apa saja kepentingannya dalam melakukan perjalanan dinas ini dan jangan sekadar menjadi kebiasaan untuk menambah penghasilan, karena dari perjalanan dinas itu kan, ada uang sakunya bahkan kuat dugaan Perjadin menjadi salah satu kedok bagi mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah ” Ujar Naem.
Lebih lanjut lagi, tambah Maem, selain SPPD dan Perjadin Kadis Kominfosan, kami soroti pengelolaan anggaran pada dinas kominfosan secara keseluruhan yang dinilai tidak transparan dan penuh tanda tanya dan Salah satu temuan yang mencolok adalah dugaan penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2023 yang nilainya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah yang tidak di kembalikan di kas daerah namun anggaran tersebut diduga di pakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok dan itu terlihat dipakai untuk perjalanan umroh sejumlah orang dengan keluarga mereka.
Beberapa catatan di atas adalah salah satu dari sekian banyaknya Ketidak transparansi dan kegagalan Iksan Arsad sebagai Kepala Dinas Kominfosan dalam melaksanakan tugas – tugasnya”ujarnya kepada media ini, Senin(22/9/2025).
Untuk itu LSM Kalesang mendesak Gubernur Malut Ibu Sherly Tjoanda untuk melakukan audit dan mencopot Iksan Arsad dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kominfosan Malut. Mereka juga meminta Dinas Kominfosan untuk di audit investigatif menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Diskominfosan selama tiga tahun terakhir, yaitu 2022, 2023, dan 2024.
Naem Taher menambahkan bahwa Iksan Arsad telah gagal dalam melaksanakan program yang ada salah satunya jaringan server pemprov yang sampai sekarang ini masih dikeluhkan oleh sejumlah OPD yang ada dan ini menandakan bahwa ketidakmampuan Iksan sebagai Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya maka ini menjadi catatan evaluasi untuk Gubernur yang akan merotasi pejabat eselon II jangan sampai Gubernur masih mempertahankan Iksan Arsad sebagai Kadis Kominfosan Provinsi Malut kembali “Tutupnya.#tim/red.
