Swaramalut.com HALUT- Kisruh organisasi Kepemudaan Komitmen Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hingga kini tidak berujung selesai. Hal ini ditandai dengan dualisme yang terus – menerus terjadi ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota.
Beragam garis struktur kepengurusan organisasi komite Nasional Pemuda indonesi (KNPI), hanya dua yang eksis menunjukan perseterun saat ini yakni garis strukturnya Haris Pratama dan Noer Fajriansyah.
Tentu saja dinamika Kepemudaan memang harus diberikan apresiasi dan dukungan. Namun, eksistensi kepemudaan yang hidup berserikat harusnya memiliki pengakuan hukum dalam menjalankan kehidupan organisasinya.
“Sebenarnya KNPI hanya satu, yang Dewan Pimpinan pusatnya berkantor di Gedung Jalan H R Rasuna Said Blok C No 22, Setiabudi, Jakarta, dengan ketua umum Haris Pratama,” Ungkap Devid Marthin, Sabtu (5/2/2022).
Sebab, dia menambahkan, Kemenkumham telah melakukan pemblokiran dengan SK Menkumham RI No AHU-0000037.AH.01.08 Tahun 2019. Tentang persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan komite Nasional Pemuda indonesia (KNPI).
Selain itu juga, dalam rangka menerapkan prinsip kehati – hatian dan untuk mendorong proses rekonsiliasi antara badan hukum perkumpulan yang menggunakan singkatan KNPI sebagai bagian dari namanya, maka Kemenkumham telah melakukan pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum (SABH) Ditjen AHU terhadap badan hukum perkumpulan tersebut (KNPI).
Devid Marthin yang juga sebagai salah satu bakal calon ketua, mengajak agar semua dapat bersatu di hajatan musyawarah Daerah (Musda) ke V Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang sedianya dilaksanakan pada 12 Februari Minggu mendatang.
“Musyawarah Daerah yang akan dilaksanakan 12 Februari nanti merupakan Musyawarah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang Sah,” Tegas Devid Marthin Saat Mengakhiri..#jojo
