SwaraMalut.com TERNATE – Assisten 1 Pemprov Maluku Utara bidang Pemerintahan, Kesra dan Hukum Kadri Laetje mengharapkan agar Dinas Komunikasi, Informasi dan persandian (Diskominfosan)Maluku Utara(Malut) lebih bergerak cepat dalam pemenuhan commun center sehingga seluruh OPD bisa berinteraksi, dan semua agenda-agenda dan progam pemeritah saat ini.
Hal ini dikatakan Kadri Laetje sebab di era saat ini teknologi digital sangat penting dimana dalam era program KPK atau MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) dan di MCSP ada tiga aspek, pertama ada tranparansi, kedua regulasi, dan ketiga akuntabilitas.
Kadri mengatakan bahwa, untuk aspek transparansi keterbukaan publik terhadap dokumen-dokumen pemeritah daerah, ini harus harus dijawab dengan penerapan digital, dengan digital yang baik semua informasi tentang APBD akan jelas dan terang menerangkan.
Bahkan ditegaskan Kadri, pemeritah provinsi Maluku Utara saat ini mengedepankan transparansi dan keterbukaan, ini harus didukung oleh teknologi digital yang harus diperankan oleh Dinas Kominfosan.
“Ini kita berharap sekali, Dinas Kominfosan bisa menentukan jaringan website dan selver induk, karena progam KPK menuntut transparansi dan keterbukaan sehingga ini bisa dijalankan. Pertanyaannya kenapa server kita lemah? itu harus kita dudukan dulu karena memang ada problem kebingungan dimana server di klam punya PTSP dan komnfo klaim punya mereka. Sehingga APIP perlu hadir untuk memberi solusi dengan memanggil dua dinas yakni PTSap dan Diskominfosan sehinga tidak menjadi hambatan buat PTSP juga yang sangat membutuhkan server ini untuk sistim perijinan berbasis online OSS berbasis resiko”tambahnya kepada media ini, Sabtu(21/6/2025).
Pada kesimpulannya, Lanjut Kadri bahwa program Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda saat ini sangat cepat dan inovatif dalam semua lini ini sangat dibutuhkan peran dari diskominfosan untuk mendukungnya dan salah satu upaya dalam mendukungnya yakni mempercepat dan memberikan konsekuensi pada penerapa sistim digital yang terbaik sehingga program-program yang sangat spetakuler yang di lakukan gubernur saat ini bisa di akaes secara cepat oleh Diskominfosan lewat penerapa digital”tutupnya.
Seperti seperti yang kita ketahui , anggaran pengadaan website dan server untuk keperluan informasi yang melekat di Diskominfosan telah memakan biaya kurang lebih miliaran rupiah sehingga ini perlu di telusuri sebab itu tidak sesuai harapan. #tim/red
