Swaramalut.com TERNATE – Dugaan peran oknum pejabat yang sering memainkan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara melalui anggaran DAK dan DAU menuai sorotan publik, salah satunya adalah Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Provinsi Maluku Utara.
Hal itu itu disampaikan langsung oleh Mudasir Ishak, selaku Ketua Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Provinsi Maluku Utara bahwa Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) telah melaporkan secara remsi atas dugaan tersebut ke penyidik Kejasaan Tinggi Maluku Utara.
“Secara resmi kami telah melaporkan ke Kejati pada tanggal 5 juni lalu. Saya selaku ketua yang datang langsung ke penyidik Kejati Malut membawa serta dokumen berkas dugaan main proyek yang menurut kami ada tindakan korupsi sehingga haru kami laporkan untuk ditelusuri,” kata Mudasir Ishak, Kamis (06/07/2023).
Mudasir juga menegaskan bahwa, tindakan oknum pejabat yang megatur proyek dengan mengabaikan meknisme formal harus menjadi atensi bersama untuk membongkar tuntas tidakan tersebut.
Apalagi kata Mudasir, laporan yang dilakukan Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara ke penyidik sudah disertai bukti temuan proyek fiktif dari Badan Pemeriksaan Keuanan (BPK) Perwakilan Maluku Utara yang diperoleh lembaga yang dipimpinnya itu.
“Ada temuan fisik audit BPK itu harus dibongkar secara total oleh penyidik karena nilainya sangat besar mencapai puluhan miliar rupiah. Jadi temuan BPK terkait kegiatan fisik di lingkup Dikbud Malut dan itu akan menjadi pintu masuk untuk membongkar praktek kajahatan oleh pejabat Dikbud,” tegas Mudasir.
Tak sampai disitu, Mudasir yang juga Ketua Harian Persatuan Alumni GMNI Maluku Utara itu menegaskan bahwa, tim dari Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara bakal menuju ke lembaga anti rasuah yakni Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di jakarta untuk melaporkan secara resmi tindakan kejahatan tersebut berdasarkan bukti-buti yang mereka peroleh.
“Tidak harus berhenti disini, kami bakal bawa semua dokumen kami ke KPK di jakarta agar kejahatan yang dilakukan itu dapat dibongkar secara tuntas. Kami tidak harus diam akan terus mengawal ini, bahkan kami juga mendesak Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba disisa masa jabatannya itu segera mengevaluasi pejabat Dikbud yang ada saat ini,”tutupnya mengakhiri. #tim/red/Fms
