Swaramalut.com HALTENG – Pemerintah Kabupaten Halmaherah Tengah(Halteng) telah menganggarkan anggaran belanja tak terduga ditahun 2020 sebesar Rp 52.000.000.000.00 dan angaran tersebut telah direalisasi sebesar Rp , 29. 521.541.943.34 atau 56.77% hal tersebut sudah masuk dalam temuan badan pemeriksaan keuangan (BPK ) provinsi Maluku Utara.
Ketua Lembaga Aliansi Indonesia Malut Rosihan Anwar kepada madia ini, Kamis(27/1/2022)mengatakan, dari anggaran itu terdapat anggaran untuk penanganan covid 19 senilai Rp , 50.000.000.000.00 dengan realisasi senilai Rp , 28.562.589.677.34 atau 57.13%.
Sehingga Lanjut Rosihan, Berdasarkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Malut Nomor 06.A/LHP/XIX/TER/05/2021 Tertanggal 19 Mei 2021 sudah masuk temuan BPK” Katanya.
Rosihan juga menambahkan bahwa dalam rangka penanganan pendemi covid-19 Pemerintah Pusat melalui Kemenkes-RI telah memberikan fasilitas pajak terhadap barang dan jasa untuk diperuntuhkan dalam penanganan covid yang diatur dalam peraturan Kementrian Keuangan Nomor 28/PMK .03/2020/ Tanggal 6 April 2020 tentu ini sudah jelas. Namun anehnya Pemkab Halteng melakukan pencairan dana tak terduga dalam penanganan covid 19 dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan hasil pemeriksaan SPJ dana tak terduga menunjukan terdapat pembayaran kepihak ke tiga sehingga kuat dugaan ini yang menjadi temuan BPK”ucapnya.
“ Saya harap pihak Penegak hukum jangan terlalu duduk diam karena banyak kasus di Halteng ini yang harus diusut tuntas sebab sejauh ini pihak penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan maupun Polres Halteng terlalu lemah dalam pengawasan kasus yang ada” Tutup Rosihan Mengakhiri..#Fay/red












