banner 140x600
banner 140x600
SWARA DAERAHSWARA NASIONAL

Aplikasi SIPD Rumit, BPKAD Halmahera Utara Kembali Ke SIMDA

×

Aplikasi SIPD Rumit, BPKAD Halmahera Utara Kembali Ke SIMDA

Share this article
Foto Istimewa : Kepala BPKAD Halut Mahmud Lasidji

Swaramalut.com HALUT- Dalam rangka mempercepat pelayanan pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kembali melaksanakan proses penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Aplikasi sistem informasi manajemen Daerah (SIMDA) ini kembali digunakan sebagai sistem informasi terpusat yang memuat database mengenai Keuangan Daerah, aset Daerah, kinerja Daerah maupun pelayanan publik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Utara Mahmud Lasidji mengatakan bahwa Perubahan Sistem Pengelolaan keuangan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tetap dilaksanakan.

“Mudah – mudahan tidak ada hambatan dengan pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” Jelas Mahmud Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (21/02/2022).

Mahmud juga menyebutkan beberapa perwakilan bidang anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kini sedang mengikuti pelatihan sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Jakarta. ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penggunaan aplikasi sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Kendati demikian, pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan menggunakan SIMDA sebagai aplikasi dalam mempermuda dan mempercepat proses pengelolaan realisasi Keuangan Daerah.

“Meskipun telah dilakukan pengimputan kedalam SIPD namun belum bisa dilakukan pengeluaran SP2D melalui SIPD. Kami masih tetap menggunakan SIMDA,” Terangnya.

Menurut Mahmud, upaya pemerintah melaksanakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ini maka dalam waktu dekat proses pengelolaan Keuangan Daerah kembali berjalan normal.

Sementara diketahui, alasan penundaan dalam pelayanan pengelolaan Keuangan Daerah disebabkan kebijakan melalui sistem informasi pembangunan Daerah (SIPD). Selain itu, aplikasi sistem informasi pembangunan Daerah (SIPD) ini tidak melalui bimbingan teknis (Bimtek) “ Pungkasnya..#jojo

Reporter : Niklas.H
banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!