banner 140x600
banner 140x600
SWARA DAERAH

KPPN Tobelo Salurkan DBH SDA Senilai 117 Miliar, Halmahera Utara Kebagian Rp 7,4 Miliar

×

KPPN Tobelo Salurkan DBH SDA Senilai 117 Miliar, Halmahera Utara Kebagian Rp 7,4 Miliar

Share this article

Swaramalut.com HALUT- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tobelo di Halmahera Utara, telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Gelombang Pertama Triwulan 1 tahun 2024 Sebesar Rp 117 Miliar, pada Selasa (30/01/2024).

Penyaluran berupa SDA Minerba Royalti, Minerba Iuran Tetap, Panas Bumi Iuran Tetap, dan Perikanan itu kepada tiga Kabupaten yang terdiri dari Halmahera Utara sebesar Rp 7.404.264.400, Halmahera Timur Rp 102.369.683.450 dan Pulau Morotai sebesar Rp 7.329.776.950.

Adapun DBH SDA sebagaimana dimaksud disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing Pemerintah daerah (Pemda) berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

“DBH terdiri atas 2 jenis yakni DBH Pajak dan DBH SDA. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir PMK Nomor 134 Tahun 2023, penyaluran DBH SDA Triwulan I disalurkan pada bulan Januari dengan rincian DBH SDA Minerba sebesar 20%, DBH SDA Panas Bumi sebesar 20%, dan DBH SDA Perikanan sebesar 15%,” jelas Kepala KPPN Tobelo, Toni.

DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

“Berpedoman dalam PMK 139 Tahun 2019 Pasal 50 ayat 3 dan 4, dana TKD dimaksud seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan umum yang diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan memperhatikan azas tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” katanya mengakhiri.#jojo

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!