Swaramalut.com HALUT- Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara, agar segera membayar penghasilan tetap Pemerintah Desa (Pemdes).
Itu ditegaskannya merespon tuntutan massa aksi yang tergabung dalam FP-FPB di depan Kantor DPRD tersebut, Senin 18 Maret 2024.
Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Janlis G Kitong, ketika bertemu pendemo berjanji pihaknya akan memanggil kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halmahera Utara, Mahmud Lasidji.
“Kami secara kelembagaan akan memanggil Kepala BKAD untuk menggelar rapat bersama terkait gaji para perangkat desa,” katanya.
Menurut dia, salah satu kendala tunggakan tersebut karena defisit keuangan daerah. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi hingga kini juga belum masuk Kasda.
“Kami meminta kepada pendemo agar selalu kompak bersama DPRD guna menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan tunggakan DBH ke Pemda,” ujar Ais.#jojo
