banner 140x600
banner 140x600
SWARA DAERAH

DPRD Kota Ternate Dorong Revisi Perda Pengelolaan Sampah

×

DPRD Kota Ternate Dorong Revisi Perda Pengelolaan Sampah

Share this article

SwaraMalut.com TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Maluku Utara, mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah guna memperkuat keterlibatan masyarakat serta meningkatkan efektivitas penanganan sampah di daerah itu.

Upaya tersebut menjadi salah satu poin penting dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Perda Partisipatif dan Instrumen APBD yang Responsif, sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, yang berlangsung di Aula Royal’s & Funcion Hall, Sabtu (21/11/2026).

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Fraksi Partai NasDem, Nurlaila Syarif mengatakan bahwa, Perda Nomor 1 Tahun 2013 perlu diperbarui karena sudah cukup lama dan belum sepenuhnya menjawab berbagai persoalan pengelolaan sampah yang berkembang di tengah masyarakat saat ini.

“Dalam kajian kami, perda ini sudah cukup lama dan banyak hal terkait realitas Kota Ternate saat ini yang membutuhkan dukungan peraturan daerah. Namun, implementasi perda juga belum maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, revisi perda tersebut nantinya diharapkan dapat memperkuat pelibatan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pengelolaan sampah.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat tidak boleh hanya sebatas formalitas dalam dokumen perencanaan, tetapi harus diwujudkan melalui program dan kegiatan konkret yang mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah.

Nurlaela mengatakan, persoalan sampah berkaitan erat dengan perilaku masyarakat sebagai bagian dari sumber timbulan sampah. Karena itu, kata dia, kebijakan pemerintah harus menyentuh aspek hulu hingga hilir melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Selain itu, revisi perda juga perlu mengatur lebih kuat persoalan sampah plastik, keberadaan tempat penampungan sementara (TPS) di kawasan permukiman, serta keterlibatan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

Ia menyebutkan, sejumlah ketentuan dalam perda sebelumnya masih memberikan kewenangan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota (Perwali). Namun, sebagian kewenangan tersebut dinilai belum diatur secara maksimal sehingga membutuhkan penguatan dalam revisi perda.

Dalam FGD tersebut, turut dibahas usulan pengelolaan retribusi sampah melalui pemerintah kelurahan agar hasil pungutan dapat dikembalikan untuk mendukung penanganan sampah di lingkungan masing-masing.

Kata Nurlaela, skema tersebut perlu disertai peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, khususnya dalam literasi dan manajemen keuangan, sehingga pengelolaan pendapatan dari retribusi sampah dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Kami mendorong agar Pemerintah Kota segera memberikan pendidikan atau literasi manajemen keuangan retribusi di tingkat kelurahan. Yang terpenting, program ini jangan hanya di atas kertas, tetapi harus ada wilayah percontohan yang benar-benar berhasil,” kata Nurlaela

Selain membahas pengelolaan sampah, FGD tersebut juga menjadi ruang untuk menyerap masukan terkait penyusunan APBD 2027 agar alokasi anggaran lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan, kebijakan penganggaran tidak hanya berorientasi pada belanja yang bersifat normatif, tetapi harus mengutamakan kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat Kota Ternate.

Ia juga mendorong agar kegiatan FGD serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk melalui komisi maupun alat kelengkapan DPRD, sehingga proses penyerapan aspirasi tidak hanya bergantung pada kegiatan reses.

Disisi lain, terkait pembentukan produk hukum daerah, ia menyebutkan DPRD Kota Ternate telah mengharmonisasi lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Ia menjelaskan, kelima ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Disabilitas, Zakat, Kesejahteraan Sosial, Ketahanan Keluarga, serta Perlindungan dan Penggunaan Aksara, Sastra, dan Bahasa Ternate yang akan ditindaklanjuti pada 2027 setelah DPRD melakukan koordinasi dan menyerap masukan dari kelompok difabel, pihak Kesultanan Ternate, pemerhati bahasa dan aksara Ternate, PKK, serta perangkat daerah terkait.

Ia melanjutkan, proses pembahasan lanjutan belum dapat diselesaikan pada tahun ini karena keterbatasan waktu setelah tahapan harmonisasi dan sejumlah masukan perbaikan dari Kanwil Kementerian Hukum.

Terkait Perda, sepanjang 2026, DPRD Kota Ternate telah mengesahkan sebanyak tujuh perda. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan produktivitas pembentukan produk hukum daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Harapan kami, seluruh produk hukum daerah yang dibentuk tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat Kota Ternate,” pungkas Nurlaila.#ID/red

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!