SwaraMalut.com TERNATE – Praktisi Hukum Maluku Utraa Fadli Tuanane secara langsung menyoroti belanja perjalanan dinas yang dilakukan Kepala Dinas Kominfosan Maluku Utara Iksan Arsad di tahun 2024 yang nilainya Kurang lebih mencapai miliaran rupiah.
Fadli mempertanyakan besaran anggaran bagi pimpinan OPD yang mencapai miliaran rupiah.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa anggaran tersebut dianggap sebagai pemborosan anggaran lantaran biaya perjalanan finas pimpinan OPD yang mencapai miliaran rupiah, tidak sebanding dengan implementasi yang berdampak ke masyarakat.
“Anggaran sebesar itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya dalam aspek finansial, namun kinerja juga dampaknya,” kata Fadli pada media ini, Selasa, 16 September 2025.
Ia pun mengungkapkan bahwa perjalanan dinas(Perjadin) yang dilakukan Kadis Kominfosan Malut belum diketahui seberapa efektif. Karena diduga Perjadin menjadi salah satu kedok bagi mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, meski terkesan “receh” menurutnya.
“Jujur..ini harus diungkapkan buat apa-apa saja kepentingannya dalam melakukan perjalanan dinas ini. Jadi, jangan sekadar menjadi kebiasaan saja untuk menambah penghasilan, karena dari perjalanan dinas itu kan, ada uang sakunya,” katanya.
“Aku berhipotesis kalau mau dicek, anggaran yang digunakan untuk Perjadin dengan manfaatnya masih sangat jauh ya dan manfaat apa untuk saat ini bukti dan kenyataannya bisa kita lihat,” ujarnya.
Ia pun berpendapat bahwa anggaran uang perjadin yang cukup fantastis, bisa dialihkan ke program lain semisal dialokasikan untuk kegiatan KIP atau pemulihan server dan lain-lain sehingga program yang tertunda bisa dijalankan” tuturnya.
Bukan hanya itu saja, Fadli juga meminta agar gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dapat mengevaluasi pimpinan OPD tersebut., bahkan pihaknya juga meminta agar pihak pihak terkait dalam hal ini Kejati dan BPK dapat mengaudit biaya Perjadin di dinas tersebut.#tim/red.
