SwaraMalut.com HALUT- Peraturan Daerah (Perda) nomor 02 Tahun 2025 mengenai Hilirisasi Kelapa di Halmahera Utara ditetapkan untuk meningkatkan daya saing komoditas kelapa dan memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Dalam keterangan resminya, Ns Mariane Priska Tadjibu, S.Kep, menegaskan bahwa hilirisasi diperlukan agar kelapa dapat diolah lebih lanjut, sehingga nilai ekonomisnya meningkat.
Priska menjelaskan bahwa jika hanya menjual kelapa mentah, harga yang diterima petani akan selalu rendah. Sebaliknya, daerah lain berlomba-lomba untuk melakukan pengolahan agar mendapatkan harga yang lebih baik. Ia menyoroti bahwa meskipun beberapa pihak menganggap perda ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, isi dari perda tersebut hanya mengatur agar kelapa diolah terlebih dahulu sebelum dijual, bukan mengenai harga tetap.
Ia juga mengimbau pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat dalam perda, termasuk peningkatan produktivitas kelapa melalui pelatihan petani, serta penyediaan pupuk dan bibit. Priska mendorong pengembangan varietas kelapa genjah sebagai bagian dari strategi peningkatan hasil pertanian.
Mengenai isu negatif terkait beberapa anggota DPRD yang berbisnis kelapa, Priska menegaskan bahwa berbisnis bukanlah pelanggaran. Ia mengaku memiliki kebun kelapa, namun fokusnya saat ini pada usaha lain. Lebih lanjut, ia mencatat bahwa aktivitas bisnis anggota DPRD tersebut dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung stabilitas harga kelapa.
Priska mengajak semua pihak untuk melihat perda ini secara objektif, menekankan bahwa perda tersebut lebih mendukung dan melindungi kepentingan petani kelapa di Halmahera Utara daripada sebaliknya. “Mari kita lihat isi perda ini secara rasional, karena justru ia dibentuk untuk membantu dan melindungi petani,” tutupnya, Kamis 19 Juni 2025.#jojo
