Swaramalut.com HALTIM – Buntut gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Haltim pada 25 November 2021 lalu, yang berlangsung di Desa Foli dan Desa Puao, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara ternyata menyisakan persoalan hukum, sehingga berpotensi dapat membatalkan calon kepala desa (cakades) terpilih. Pasalnya cakades terpilih diduga tidak memenuhi persyaratan secara yuridis formal sebagaimana diamanatkan dalam regulasi Pilkades tersebut.
Sebut saja cakades terpilih Desa Foli bernama Jefri Pomboyan(nomor urut 03) itu diduga menggunakan ijazah Asli Tapi Palsu (Aspal), sehingga dinilai melanggar dan mengangkangi Peraturan dan Dalam UU Desa tidak ada sanksi khusus terkait penggunaan ijazah palsu. Akan tetapi, merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kepala desa tersebut dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Jika kepala desa tersebut menjadi tersangka untuk tindak pidana penggunaan surat palsu (dalam hal ini ijazah palsu), kepala desa tersebut diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota. Jika ia kemudian terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan menjadi terpidana, maka ia diberhentikan oleh Bupati/Walikota.
Atas dasar itu sejumlah warga yang mengatas namakan masyarakat Desa Foli dan Puao meminta agar Bupati Haltim Drs. H. Ubaid Yakub untuk menunda pelantikan yang bersangkutan (cakades terpilih) sebelum persoalan hukumnya ditangani hingga ada keputusan inkrah.
“ Kami berharap agar Bupati Halitm dapat menunda pelantikan yang bersangkutan(Cakades Terpilih) sebelum persoalan hukumnya ditangani hingga ada keputusan inkrah sebab persoalan ini telah di tangani oleh pihak penegak hukum” jelas salah satu warga yang tidak mau namanya dipublis kepada media ini,Sabtu(29/1/2022) siang tadi.
Pencalonannya dipilkades serentak beberapa waktu Lalu sangat Terstruktur Sistimmatis dan Masif (TSM), ada apa dengan Panitia Pilkades Ke dua desa tersebut???……….Kita minta Aparat Penegak hukum segera memproses temuan dugaan Ijazah palsu khususnya Cakades nomor urut tiga di desa Foli yang bernama Jefri Pomboyan segera di tindak lanjuti, karena warga merasa dirugikan dalam Pilkades Serentak beberapa waktu lalu.
Menurut mereka, diketahui ijazah Paket C Jefri Pomboyan No. Seri 28PC000143, diterbitkan tanggal 10 November 2003 dinilai aspal alias cacat hukum, pasalnya diduga proses pembelajarannya tidak memenuhi aspek beban belajar dan kegiatan pembelajaran di mana Nama PKBM tidak tertulis di Ijazah dan Ijazah itu sendiri berbeda dengan Surat Tanda Lulus dan Nilai Ebtanas Murni(NEM) Paket C yang keluar di jakarta sedangkan Ijazah di Tobelo.
Bukan hanya itu saja menurut warga juga ada keganjalan di nomor wilayah provinsi yang semestinya 27 untuk wilayah maluku utara namun milik Jefri Pomboyan adalah nomor 28 yang dimana nomor tersebut merupakan nomor wilayah Pulau bangka belitung bahkan setelah warga masyarakat telusuri dan meminta keterangan dari dinas pendidikan Halut namun dinas terkait juga belum memberikan tanggapan sebab belum mengetahui persoalan tersebut dan tidak berani berkomentar padahal ijazah tersebut dikeluarkan pada tahun 2003 tapi hingga sekarang tidak ada alasan yang tepat terkait persoalan tersebut, sehingga warga menyimpulkan ijazah yang dipakai oleh Cakades terpilih nomor urut 3 tersebut adalah Aspal(Asli tapi Palsu).
Warga juga mengatakan, jika terbukti nantinya ijazah cakades tersebut palsu dan ada keterlibatan Panitia Pilkades, warga berharap persoalan ini bisa dibawa kerana hukum. Jika terbukti, kami berharap pelaku bisa mendapatkan hukuman sesuai aturan, karena telah memalsukan Dokumen Negara ini”ujar warga.
“ Perlu di ingat Pemalsuan ijazah merupakan bentuk tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang memuat ancaman pidana berupa pidana penjara selama-lamanya enam tahun”Tutup warga tersebut mengakhiri..#tim/red











