Swaramalut.com TIKEP – Warga desak kepastian hukum dugaan korupsi Dana Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan(Tikep). Timbul dibenak warga, apakah Aparat Hukum (APH) membiarkan penanganan hukum terkait aduan warga.
Pasalnya, sudah dua tahun sejak pelaporan warga pertama kali terkait indikasi korupsi Desa Aketobatu, hingga saat ini tidak jelas trek penanganan hukumnya. Akhirnya masyarakar Aketobatu menilai penaganan hukum hanya jalan ditempat.
Warga meminta kepastian hukum. Apa hasil pemeriksaan Inspektorat daerah Tikep. Bagaimana progress penanganan pengaduan oleh Polres Tikep. Mereka ingin transparansi hasil pemeriksaan. Soalnya, warga sudah merasa ‘muak’ dengan perilaku koruptif yang dipertontonkan Eks Kades inisial HA yang lama didiamkan.
Salahkah warga meminta keadilan. Sementara DD yang semestinya digunakan untuk mensejahterakan seluruh warga desa, tapi dipakai untuk ‘memperkaya’ oknum Eks Kades tersebut. Hasil pembangunan prasarana desa pun amburadul karena ulah oknum aparatur desa itu.
Terkait permasalahan ini warga mengharapkan kepada pihak penegak hukum Polres dan Kajari tikep yang sudah menerima laporan untuk dapat segera melakukan proses pengusutan serta kepastian hukum terhadap kasus dugaan korupsi dana desa yang dilaporkan warga Desa.
” Kita harapkan kepada pihak Polres dan Kejari Tikep terkait dugaan korupsi yang dilaporkan warga perlu dilakukan pengusutan dan proses kepastian hukumnya,” ucap salah satu warga yang tidak mau namanya di publis kepada media ini,Sabtu(12/2/2022).
Laporan dugaan penyelewengan Dana Desa yang dilakukan Eks Kades Aketobatu, HA pada tahun 2011 diduga fiktif dan itu merugikan daerah senilai Rp 166.500.000.00.
“ Dugaan korupsi Eks Kades HA ini sudah lama dilaporkan, oleh sebab itulah kami meminta penegak hukum serius mengusut kasus ini,” pungkas warga..#Fay/red
