Swaramalut, com Sula – Aktivis Kepulauan Sula, Razki Soamole mendesak Polda Maluku Utara sikapi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap instasi daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Maluku Utara pada pekerjaan bendung irigasi Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan.
Pasalnya, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT.Kristi Jaya Abadi berdasarkan surat perjanjian (Kontrak) Nomor:910.916/610. 22/ 16/SP/DPUPRPKP-KS/IV/2018 pada 27 April 2018 senilai Rp 11.292. 633. 516,73. melalui anggaran dana alokasi khusus (DAK) 2018, “kata Razki kepada media ini, Sabtu (19/2/2022)
Menurut Razki, Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran pada proyek tersebut senilai Rp 1.092.771.613,35, sehingga menyebabkan adanya kerugian negara.
Razki juga menambahkan, apabila terdapat temuan baik itu dari instansi lembaga pemerintah dan pelaksana pekerjaan dalam hal ini penyedia jasa kontruksi maka hanya wajib mengembalikan kelebihan bayar tersebut dengan tenggang waktu 60 hari.
“Tetapi, apabila tidak dilaksanakan atau dikembalikan hal tersebut bisa menjadi sebuah tindakan atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Ancamannya undang-undang (UU) tindak pidana korupsi,” tutur Razki
Untuk itu, Ia meminta penyidik Polda Maluku Utara segera menetapkan tersangka, jangan diam dan membiarkan korupsi menjadi budaya, bahkan korupsi di Kepulauan Sula ini sudah terkesan semacam sistem yang hukumnya wajib bagi para penguasa, “tegasnya mengakhiri..#dn/red











