banner 140x600
banner 140x600
OPINI & POLITIKSWARA DAERAHSWARA NASIONAL

Ishak Naser Sebut Ada 42 Perusahan Yang Beroperasi di Malut Belum Bayar Pajak

×

Ishak Naser Sebut Ada 42 Perusahan Yang Beroperasi di Malut Belum Bayar Pajak

Share this article

Swaramalut.com SOFIFI – Tim Panitia Khusus(Pansus)Laporan keterangan pertanggungjawaban(LKPJ)DPRD Provinsi Maluku Utara(Malut) mendorong Pemerintah Provinsi Malut segera memberikan tindakan tegas ke perusahaan-Perusahan yang tidak membayar pajak.

Hal ini disampaikan ketua pansus DPRD provinsi Malut Ishak Naser usai melakukan rapat koordinasi bersama beberapa istansi yakni Dinas ESDM, DPTMPTSP, Nakertrans, Dispenda dan DLH terkait menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP)Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK)Perwakilan Maluku Utara yang bertempat di Gedung DPRD Provinsi Malut, Selasa(7/6/2022).

Ishak Naser mengatakan, dalam rakor kali ini tim pansus menemukan ada 42 perusahan yang terdiri dari 31 di Pertambangan, 8 Industri, 1 jasa pertambangan dan sisanya adalah jasa kehutanan yang setelah di korcek tadi sampai Sekarang belum membayar pajak.

” Pembahasan ini terkait dengan pembayaran pajak untuk perusahan yang beroperasi di Malut yang memakai bahan bakar, pajak kendaraan bermotor, air permukaan serta BBNKN dan dalam pembahasan ini dijumpai sebanyak 42 perusahan yang sampai sekarang belum sama sekali melakukan pembayaran pajak”ucapnya.

Menurut Ishak, hal ini disebabkan Pemprov Malut masih kesulitan mendapatkan data dari perusahan sehingga Pemprov sulit melakukan penarikan pajak pada perusahan-perusahan tersebut.

Bukan hanya itu saja, Ishak Naser juga mengakui bahwa sampai sekarang ada beberapa kendaraan milik perusahan yang telah beroperasi di wilayah pertambangan namun kendaraan tersebut belum teregistrasi dan ini merupakan sesuatu yang harus diantisipasi”jelasnya.

” Ini sudah masuk pelanggaran, apalagi tidak bayar pajak, dan secara tidak langsung sudah terdapat dua pelanggaran sekaligus yakni  melanggar aturan lalulintas dan kedua kewajiban pajak yang tidak mereka penuhi”tegasnya.

Terkait persoalan ini, lanjut Ishak, pihaknya mendesak kepada Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba untuk segera mengambil sikap tegas kepada seluruh perusahan yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak.

” Perusahan ini harus diberikan batas waktu sebab ini adalah perintah Undang-undang sehingga wajib dilaksanakan”ucapnya.

Mengenai nama perusahan yang belum melakukan kewajibannya membayar pajak, Ketua pansus DPRD Provinsi Malut ini meminta kepada awak media agar bersabar sebab saat ini timnya masih terus melakukan upaya pengumpulan data dan keterangan dari semua pihak yang terkait.

Ishak juga menambahkan, untuk saat ini Tim Pansus LKPJ telah menyiapkan jadwal untuk panggilan kepada sejumlah perusahan” Tim kami telah menyiapkan jadwal dan terkait dengan waktu mungkin dalam sehari akan kita panggil 6-10 perusahan dan kami optimis persoalan ini akan tuntas secepatnya” tutup Ishak Mengakhiri..#tim/red

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!