Swaramalut.com TERNATE – Terkait dugaan Minta Fee pada proyek Masjid Raya Shaful Khairaat Sofifi yang menyeret nama ketua DPD Partai Gerindra Malut membuat Internal dalam partai yang belambang Garuda ini mulai bergejolak.
Pasalnya sekitar 7 dari 10 DPC Partai Gerindra di Malut mendesak agar DPP Partai Gerindra segera mencopot Muhaimim Syarif dari Ketua DPD partai Gerindra Malut karena dinilai tidak lagi menjaga Marwah partai.
Hal ini dikatakan langsung oleh salah satu Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara, Syahril Marsaoly dalam konferensi pers yang bertempat di kediamannya di Kelurahan Kota Baru, Ternate, Rabu (29/6/2022) sore tadi.
“ Saya atas nama pribadi yang sudah bergabung dengan Gerindra sejak 2019, termasuk 7 DPC Gerindra lainnya meminta kepada DPP agar sesegera mungkin mengevaluasi saudara Muhaimin Syarif dari ketua DPD partai Gerindra malut,” tegas Syahril.
Selain itu mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara itu juga menyebutkan, deretan kesalahan yang menyeret nama dari Ketua DPD Partai Gerindra Malut itu diantaranya kasus bantuan sosial Covid-19 yang terjadi di Kepsul dan Taliabu, kasus perselingkuhan, kasus IUP dan yang terbaru adalah dugaan meminta free proyek Masjid Raya Sofifi.
” Dari deretan kasus yang telah menyeret namanya ini maka kami yakin ini sangat merugikan Partai Gerindra, apalagi tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dekat, ini tentu akan berdampak pada Pilpres, Pileg, juga Pilgub dan Pillkada, Oleh sebab itu kami harapkan DPP segera mengambil sikap kepada yang bersangkutan,” harapnya.
Bukan hanya itu saja, bahkan Syahril juga mengklaim bahwa pengurus Partai Gerindra di Maluku Utara tidak akan menjamin jika Muhaimin tetap dipertahankan sebagai ketua Partai. Sebab masalah yang menyeretnya itu akan sangat berdampak pada pemilu 2024 mendatang.
“ Saya dan pengurus yang lain tidak akan menjamin jika sehari dua terdapat persoalan yang timbul jika saudara Muhaimin Syarif masih dipertahankan apalagi sudah dipastikan apa yang dilakukan itu telah melanggar AD/ART partai” jelasnya.
Terpisah dari itu Ketua Garda Merah Putih Gerindra Maluku Utara, H. Muhammad Abd. Kadir juga angkat suara bahwa sejumlah masalah yang menyeret nama Muhaimin belakangan ini terbilang memperburuk citra Partai politik dan pemerintahan yang ada di Maluku Utara. Untuk itu Ia mendesak tim Pansus DPRD Provinsi Malut melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran dugaan pemerasan itu.
” Saya harap Tim pansus DPRD Provinsi Malut segera mengusut tuntas dane mastikan kebenaran dugaan pemerasan tersebut sebab ini akan memperburuk citra pemerintahan yang ada”tutupnya mengakhiri.. #tim/red











