Swaramalut.com HALUT- Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara melalui Tim Kuasa Hukumnya resmi melaporkan terduga oknum kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kepada SPKT Polres Halmahera Utara, Senin 27 Februari 2023.
Tim Kuasa Hukum Pemda Halmahera Utara Silvanus Bunga mengatakan pelaporan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Utara.
“Padahal insiden ini hanya orang tua dan anak, tetapi setelah ditelusuri ternyata kader GMNI sudah lebih dulu lapor Polisi, jadi kami juga laporkan mengenai kasus dugaan ujaran kebencian, permusuhan, serta merendahkan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai kasus dugaan korupsi yang diungkapkan oknum kader GMNI Cabang Halmahera Utara dalam aksi demonstrasi pada 22 Februari 2023, Silvanus mengatakan hal tersebut tidak ada bukti Hukum yang jelas dan tidak benar.
“Sebagai orang tua (Bupati) di Daerah ini tentu memberikan apresiasi atas aksi yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan GMNI Halut, namun kesempatan yang seharusnya diberikan kepada Bupati untuk menanggapi justru dibalas dengan mematikan sound systemnya,” kesal Silvanus.
Kerana itu, pihaknya bersama 5 orang Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara mengaku telah melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terduga oknum kader GMNI Cabang Halmahera Utara.
“Baru saja Tim Kuasa Hukum Pemda Halmahera Utara melaporkan terduga ke Polres Halmahera Utara dan sudah ada surat tanda penerimaan laporan pengaduan dengan nomor: STPLP/69/11/2023/SPKT,” tegas Silvanus.
Menurutnya, kasus ini bermula ketika tuntutan pendemo yang mengatasnamakan GMNI Cabang Halmahera Utara direspon dengan riang gembira oleh Bupati Frans Manery, tetapi tidak mendapat perlakuan yang baik.
“Hal itu dinilai Pemda sikap sejumlah Kader GMNI Cabang Halmahera Utara tidak beretika. Bahkan, diduga telah mencemarkan nama baik Pemda Halut,” pungkas dia mengakhiri.#jojo
