Swaramalut.com TERNATE – Aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terindikasi korupsi dan merugikan negara.
Desakan agar aparat hukum mengusut indikasi korupsi di jajaran Pemprov Malut tak hanya muncul dari kalangan pengamat dan akademisi, melainkan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Seperti yang disuarakan oleh Ketua Pemuda Soldaritas Merah Putih(PSMP)Malut Mudasir Ishak saat dihubungi Swaramalut.com, Senin (19/6/2023)pagi tadi.
Menurut mudasir, sudah sepantasnya aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan menjadikan laporan BPK yang berisi temuan ketimpangan pengelolaan keuangan daerah di Pemprov Malut, sebagai dasar mengusut indikasi praktik korupsi di jajaran Pemda.
Ia menegaskan, aparat hukum harus segera mengusut tuntas masalah ini, bisa jadi ada penyimpangan dan dugaan praktik korupsi dalam temuan laporan keuangan itu. Para kepala dinas terkait, hingga Gubernur harus diperiksa.
Berdasarkan LHP BPK Perwakilan Malut, pengelolaan keuangan provinsi malut paling amburadul atau bermasalah. Dalam LHP tersebut, Tim Auditor BPK Perwakilan Malut menyebut bahwa pengelolaan keuangan Pemprov malut di bawah kepemimpinan Gubernur Abdul Gani Kasuba dianggap paling bermasalah. Temuan dugaan penyimpangan keuangan daerah di Pemprov malut tahun anggaran 2022 mencapai ratusan miliar rupiah.
Sejumlah kalangan pun mengingatkan bahwa temuan BPK dalam laporan keuangan tersebut harusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dugaan korupsi yang merugikan keuangan daerah.
Mudasir Ishak mengatakan, penegakan hukum di Maluku Utara, seharusnya dilakukan secara tegas dan tidak tebang pilih. Baik dari kalangan penguasa ataupun pengusaha harus ditindak manakala merugikan negara, seperti besarnya hasil temuan BPK disejumlah daerah dengan status wajar dengan pengecualian (WDP). Dia pun meminta keseriusan para penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus yang diduga telah merugikan keuangan Negara tersebut.
“BPK adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk memeriksa atau mengaudit keuangan, namun tidak diberi hak untuk menyelidiki dan memvonis perkara, olehnya komunikasi hukum terpadu antara Kejaksaan, Polda dan BPK, adalah langkah yang tepat terhadap penegakan hukum di Malut mengenai keuangan Negara,” ujar Mudasir. Dia berharap koordinasi antara BPK, Polri dan Kejaksaan haruslah lebih maksimal terhadap permasalahan keuangan di Malut.
Berikut beberapa temuan BPK yang belum dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan LKPD Pemprov Malut tahun 2022 salah satunya belanja barang sebesar Rp 186 miliar yang belum dapat di pertanggung jawabkan, ada belanja aset tetap sebesar 224 miliar berupa tanah, bangunan,mesin dan irigasi tidak dapat ditelusuri dokumen sumbernya, bahkan soal belanja perjalanan dinas, belanja honorium dan belanja bantuan langsung pada masyarakat sekitar Rp 11,3 miliar serta utang daerah yang tidak didukung dengan pengakuan utang dari OPD sebesar 59 miliar terdiri dari bantuan langsung dan belanja percepatan dan penanganan Covid-19 yang tidak didukung oleh bukti pelaksana kegiatan yang jelas.#tim/red











