Swaramalut.com TERNATE- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara (Malut), Abdullah Assagaf membuka secara resmi pertemuan reguler ke XI Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) tuna bekerja sama denga Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI).
Kepala DKP Malut, Abdullah Assagaf dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Malut pada persilangan empat WPP-NRI mestinya menjadi preferensi memposisikan sektor perikanan digarda paling depan dipanggung kebijakan pembangunan.

“Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menetapkan ke empat WPP-NRI (714,715,716, dan 717) itu sebagai wilayah potensi produksi tuna nasional. Hal itu termaksud pada skema Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (RPP-TCT),” kisanya.
Bahwa hal itu, sebagaimana mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 107/KEPMEN-KP/2015. RPP-TCT mengharuskan pelaksanaan pengelolalan perikanan yang bertanggung jawab dengan menjamin kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan daya ikan yang berkelanjutan. yang berbahagia dengan daya saing baik sumber.
Meski begitu, dengan memahami kondisi yang penuh antar daerah, antar negara maupun antar kawasaan, Pemprov Malut berkeinginan untuk bergerak lebih cepat agar tidak berada pada posisi tertinggal dengan daerah-daerah lainnya.
Olehnya itu, akses pasar sangat penting bagi sector perikanan skala kecil yang menjadi semakin menantang dengan meningkatnya permintaan ketertelusuran penangkapan. Kita harus memperhatikan dan mendokumentasikan dalam peningkatan daya saing logistik terkhusus untuk daerah kepulauan seperti di daerah Malut.

“Penguatan manajemen sistem logistik dapat melibatkan berbagai aspek seperti infrastruktur logistik berupa fasilitas penyimpanan (rantai dingin) di pelabuhan perikanan, dan akses transportasi untuk menjaga kualitas produk,” tegas, Kepala DKP Malut.
Selain itu, penyederahanaan rantai pasok (distribusi) agar memastikan kelancaran proses dari aktifitas penangkapan ikan di laut hingga sampai pada rantai distribusi terakhir dikonsumen pengguna produk perikanan.
Ia menyebutkan, dengan memperkuat manajemen sistem logistik pada sektor perikanan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perikanan di provinsi Maluku Utara. Hal ini akan memberikan manfaat keekonomian yaitu meningkatkan pendapatan nelayan, dan pelaku usaha perikanan, serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Berlimpahnya potensi sumber daya perikanan, terutama ikan ternyata belum memberikan jaminan kalau Maluku Utara bisa memiliki daya saing dengan daerah lain pada sektor ini,” ujarnya, Selasa (7/11/2023).
Menurutnya, sebab keberhasilan sektor ini seringkali terkendala oleh masalah dalam manajemen sistem logistik ikan sehingga menyebabkan produk hasil perikanan di Malut masih jauh dari harapan.
Sistem logistik yang efisien, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk perikanan menjadi nilai keekonomian. Dalam menghadapi masalah daya saing produk perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan harus mengambil pendekatan holistik dan berkelanjutan.
Lanjutnya, membantu mengoptimalkan rantai pasokan bahan baku produk perikanan meningkatkan kualitas produk dan memastikan daya saing yang lebih di pasar lokal, domestik maupun internasional.

“Baik itu, dalam ketelusuran produk perikanan dokumen penangkapan juga menjadi hal yang perlu menjadi perhatian. Dokumen penangkapan berupa perizinanan penangakapan dan dokumen kepemilikan kapal sangat penting dan menjadi legalitas dan kewajiban bagi pelaku usaha tangkap yaitu nelayan dibidang perikanan,” kata dia.
Dikatakan, pasca berlakukanya surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: B.701/MEN-KP/V1/2023 tentang migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan Ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan terdapat beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan para pelaku usaha khususnya yang memiiki izin daerah. Pembahasan migrasi perizinanan akan menjadi salah satu pokok pembahasan yang akan dibahas dalam kegiatan ini.
“Momentum pertemuan reguler ke-XI KPBP Tuna yang diinisiasi oleh pemerintah daerah melalui DKP Malut bekerjasama dengan MDPI merupakan cara kita untuk bersama-sama mengakomodir sekaligus mengkompilasi seluruh pikiran dan tenaga dalam upaya membangun sektor perikanan ke arah yang lebih baik,” cetusnya.
Sehingga itu, atas nama Pemprov Malut menyampaika rasa terima kasih kepada MDPI yang dengan sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan semoga segala usaha, kerja dan niat mulia kita untuk membangun kejayaan sektor perikanan sebagaima guratan sejarah bisa bernilai ibadah.
“Serta yang paling utama, semoga kegiatan pada hari ini bisa membawa berkah kesejahteraan bagi masyarakat Malut pada khususnya dan Indonesia pada umumnya,” pungkasnya.#tim/red











