SwaraMalut.com TERNATE-Suasana yang biasanya tenang di Kantor Dinas Pendidikan(Disdik) Kota Ternate mendadak berubah tegang pada Rabu (24/6/2026).
Dua belas perwakilan orang tua murid yang di pimpin Ketua Komite SDN 55 Kota Ternate datang dengan langkah pasti, membawa keresahan yang selama ini tak lagi bisa dipendam.
Bukan sekadar membawa 85 persen suara dari orang tua murid disekolah tersebut nmin kedatangan perwakilan orang tua murid juga membawa beberapa tuntutan yang tajam , bahkan bisa dibilang “menampar” tata kelola sekolah yang dinilai bermasalah.
Ini bukan lagi bisik-bisik di belakang pagar sekolah, ini suara lantang yang akhirnya memilih jalur resmi.
Para orangtua menegaskan, persoalan yang mereka angkat bukan hal sepele. Ini menyangkut transparansi, kepercayaan, dan masa depan pendidikan anak-anak mereka.
Poin pertama yang menjadi sorotan adalah dugaan ketidaksesuaian kebijakan kepala sekolah dengan harapan orangtua, khususnya terkait penggunaan uang jumat. Dana yang semestinya dikelola secara terbuka justru dipertanyakan penggunaannya.
Disebut-sebut, uang jumat di setor ke Baznas namun tanpa penjelasan rinci kepada wali murid bahkan dana tersebut pernah kecurian namun di diamkan. Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip dasar, justru terasa seperti barang langka.
Masuk ke poin kedua, suasana semakin memanas. Orangtua mengaku Sering kali diminta agar membawa sesuatu. Praktik ini jelas bertentangan dengan aturan yang melarang adanya hal-hal seperti itu tanpa melakukan koordinasi.
Bagi orangtua, ini bukan hanya soal biaya tambahan, tetapi juga soal prinsip. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat mendidik, malah terkesan menjadi tempat “meminta-minta”
“Ini bukan sekali namun berkali-kali, tapi” ungkap salah satu wali murid dengan nada kecewa yang sulit disembunyikan.
Poin ketiga tak kalah serius: dugaan minimnya transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dan Bantuan Operasional Sekolah Darrah(BOSDa).
Dana yang seharusnya menjadi tulang punggung operasional sekolah itu dinilai tidak dikelola secara terbuka. Orangtua mengaku tidak pernah mendapatkan informasi jelas terkait penggunaan anggaran tersebut.
Lebih ironis lagi, pada poin keempat disebutkan bahwa komite sekolah aktif yang sejatinya menjadi mitra pengawas tidak dilibatkan secara aktif.
Kondisi ini memperkuat kecurigaan bahwa ada celah dalam tata kelola yang seharusnya dijalankan secara akuntabel.
Dan poin ke empat yakni minimnya kinerja kepsek untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, itu dilihat dalam penilaiam Akreditas sekolah tersebut masuk dalam pinilaian C.
Salah satu perwakilan orangtua, AS (39), menyampaikan harapan yang sebenarnya sederhana, namun terasa berat untuk diwujudkan dalam kondisi saat ini.
Ia menginginkan adanya perubahan nyata, bukan sekadar janji.dan apa yang kami inginkan tak lain ialah kepsek harus di evaluasi.
“ Harapan kami sederhana, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai sekolah ini makin amburadul dan terus kehilangan kepercayaan dari masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkap fakta yang cukup mengkhawatirkan: sejumlah warga tidak percaya dengan keadaan sekolah ini, Sehingga banyak warga yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah lain. Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan publik terhadap sekolah tersebut mulai tergerus.
“Kalau memang tidak bisa memperbaiki keadaan, ya sebaiknya diganti saja. Kami sudah menyampaikan petisi ke dinas hari ini, dan alhamdulillah diterima dengan baik.” katanya lugas.
Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Disdik Kota Ternate Muhammad Gajali Kasim yang didampingi Kasubag Keuangan Disdik dan Perwakilan dari bidang SD Disdik Kota Ternate memilih bersikap hati-hati. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa mendengar semua pihak.
“Ini masih tahap komunikasi. Kami tidak bisa memutuskan sepihak tanpa klarifikasi dari kedua belah pihak nmaun praktik-praktik seperti itu sangat dilarang ,” jelasnya.
Gajali juga memastikan bahwa langkah lanjutan akan segera dilakukan. Ia berencana turun langsung ke SDN 55 Kota Ternate untuk mengecek kondisi di lapangan.
“ Saya akan sampaikan di Kadis dan sahari dua kami akan ke sekolah untuk memastikan fakta yang sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbuka dan adil,” tambahnya.
Namun, di tengah pernyataan tersebut, keresahan orangtua belum juga mereda. Mereka berharap tindak lanjut yang nyata, bukan sekadar prosedur formal yang berujung tanpa hasil.
Pengalaman sebelumnya membuat mereka tak ingin lagi sekadar diberi harapan.Bagi para orangtua, ini bukan hanya soal kebijakan sekolah atau administrasi semata.
Ini tentang lingkungan pendidikan yang seharusnya bersih, transparan, dan berpihak pada siswa. Ketika hal-hal mendasar seperti kepercayaan dan keterbukaan mulai dipertanyakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi sekolah, tetapi juga masa depan anak-anak.
Kasus ini menjadi cermin bahwa dunia pendidikan masih menyimpan pekerjaan rumah yang tak sedikit. Transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan. Komunikasi bukan formalitas, melainkan jembatan kepercayaan.
Dan jika benar ada praktik Dugan yang menyimpang di balik pengelolaan dana pendidikan, maka publik berhak tahu.
Sebab pendidikan bukan ladang kepentingan, melainkan amanah yang tak boleh diselewengkan. #tim/red.
