SwaraMalut.com TERNATE – Ratusan orang tua siswa SDN 55 Kota Ternate yang berada di lingkungan tobenga kelurahan Kasturian Ternate Utara ini ancam bakal memboikot aktivitas belajar mengajar dan akan berunjuk rasa serta menyegel sekolah pada masuk libur sekolah di tahun Ajaran baru ini.
Ratusan orang tua siswa ini mendesak agar Ismiyati Abudulah segera di copot sebagai kepsek dan harus angkat kaki dari sekolah tersebut.
Ketua Komite SDN 55 Kota Ternate Syaiful Mengatakan bahwa alasan gerakan ini jelas sebab Selam kepemimpinan Ismiyati Abdulah sebagai Kepsek dirinya melihat banyak persoalan terjadi di sekolah, mulai dari sarana prasarana banyak yang minim, kurangnya ketersediaan buku-buku pelajaran hingga, sistim pengajaran yang sangat lemah sehingga sekolah SDN 55 Kota Ternate merupakan satu-satunya sekolah di kecamatan Ternate utara yang mendapatkan Akreditas C., sehingga hal ini menjadi sorotan publik.
Bukan hanya itu saja ketua Komite juga secara lantang menantang kepala Sekolah Ismiyati Abdullah untuk membuka secara total penggunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah(BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah(BOSDA) sekaligus mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dari tahun 2023-2026.
Menurut Komite jelas karena semua peroalan yang terjadi itu disebabkan minimnya transparansi kepsek pada penggunaan anggaran BOS dan BOSDA, sehingga publik selalu bertanya-tanya anggaran yang sebesar itu di kemanakan padahal sekolah masih banyak kekurangan untuk peningkatan mutu pendidikan.
Dampak dari ini, lanjut Komite, segala dugaan bobrok nya kepemimpinan Kepala Sekolah SDN 55 Kota Ternate Ismiyati Abdullah membuat orangtua juga mendesak Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan Kota Ternate sesegera mungkin mengevaluasi kepsek dan angkat kaki dari sekolah.
” Kami sudah tidak tahan, kami minta agar Ismiyati Abdullah di copot dan angkat dari sekolah ini,” tambah Komite kepada media ini, Selasa(7/7/2026).
Saya bersama orang tua murid menantang kepsek agar membuka seluruh penggunaan anggaran BOS dan BOSDA kepada publik. Kalau memang bersih, tidak ada alasan menutup informasi yang menjadi hak masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran ratusan juta rupiah setiap tahunnya dibelanjakan, mengingat berbagai persoalan di sekolah masih terus dikeluhkan.
” Apapun alasannya, penggunaan anggaran BOS dan BOSDA tahun 2023-2026 harus di pertanggungjawabkan walaupun kedepan dirinya akan dimutasikan ke sekolah lain dan tentu kami juga akan mengawal terus persoalan ini”tutupnya mengakhiri. #tim/red.
