Swaramalut.com, TERNATE – Ketua Forum Lembaga Pemantau Korupsi (FLPK) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari)Ternate secepatnya meningkatkan status dugaan tindak pidana Korupsi (Tipikor) Anggaran Haornas tahun 2018.
Ketua FLPK Malut, Julkifli, kepada Swaramalut.com, Rabu, 16 Maret, mengatakan, terkait dengan kasus dugaan Tipikor anggaran Haornas tahun 2018 yang menelanggaran Rp 2,8 miliar, sudah cukup lama ditangani pihak Kejari Ternate.
“Namun, hingga kini kasus tersebut tidak lagi muncul ke publik,”
Kifly sapaan akrab ketua FLPK Malut, mengakui, kegiatan yang diduga menelan anggaran miliar rupiah tersebut, merupakan hajatan Nasional yang dilaksanakan di Kota Ternate dan anggarannya digelontorkan melalui APBN senilai Rp. 5 miliar.
“Namun tiba – tiba even organizer (IO) meminta kepada PA Dispora (Dinas Pemuda Olahraga) menambah dana cadangan melalui APBD Kota Ternate sebesar Rp. 2,8 miliar,” jelasnya.
Dengan adanya pengusulan penambahan anggaran tersebut, maka terjadi double anggaran pada item pekerjaan pada kegiatan yang sama.
“Seperti biaya sewa artis, biaya sewa sonsiten, biaya sewa mesin genset, dan biaya rehap gelora yang sudah di anggarkan oleh APBN tetapi dianggarkan lagi dalam APBD Kota Ternate,” jelas Kifly.
Kifly juga menambahkan, dari kronologis diatas, kami (FLPK) Malut mendesak kepada pihak Kejari Ternate segera meningkatkan status dugaan korupsi yang sementara ditangani, dan secepatnya menetapkan tersangka atau pun calon tersangka,” pintanya. #tim/red
