banner 140x600
banner 140x600
SWARA DAERAHSWARA NASIONAL

Hak Koreksi Dan Hak Jawab Terkait Berita Diduga Minta Fee Kontrak Media, Gubernur Diminta Copot Kadis dan PPK Dinas PUPR Malut

×

Hak Koreksi Dan Hak Jawab Terkait Berita Diduga Minta Fee Kontrak Media, Gubernur Diminta Copot Kadis dan PPK Dinas PUPR Malut

Share this article
Foto Scenshot Surat Hak Jawab Dinas PUPR Malut

Swaramalut.com TERNATE – Redaksi hari ini Kamis 1 Juli 2022, menerima surat dengan perihal Hak Koreksi dan Hak Jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara, yang beralamatkan jalan 40 Sofifi.

Surat berkop Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikirim melalui Mantan PPTK atas nama Djafar Muslim selaku kepala seksi pengawasan dinas PUPR saat itu, pada tanggal 1 Juli 2022, ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Media Online Swaramalut.com di Ternate.

Dalam surat tersebut yang dikirimkan oleh Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang Provinsi Malut menyampaikan Hak Koreksi dan Hak Jawab terkait pemberitaan pada Swaramalut.com pada hari Selasa 24 Mei 2022 dengan judul “ Diduga Minta Fee Kontrak Media, Gubernur Diminta Copot Kadis dan PPK Dinas PUPR Malut “

Berikut ini Redaksi Swaramalut.com muat secara utuh Hak Koreksi dan Hak Jawab yang tertuang dalam surat tersebut.

tanggal 1 Juli 2022, dan berdasarkan kode etik maka dengan ini kami menyampaikan hak koreksi dan hak jawab kami atas pemberitaan dimaksud sebagai berikut:

TUDINGAN atas dugaan praktek minta fee atau pungutan liar pada kegiatan kerjasama media antara Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, dengan sejumlah media massa di Maluku Utara, baik media cetak dan media online (cyber news), sebagaimana disorot DPD GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Maluku Utara, dan dipublikasi media ini (https://swaramalut.com/) edisi tayang tanggal 24 Mei tahun 2022, adalah sama sekali tidak benar.

Apalagi tudingan DPD GMNI Maluku Utara, melalui berita dengan judul “Diduga Minta Fee Kontrak Media, Gubernur Diminta Copot Kadis dan PPK Dinas PUPR Malut, juga sama sekali tidak menyertakan bukti (data) terkait dugaan praktek minta fee atau pungutan liar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara.

Untuk diketahui, bahwa beberapa hari setelah pemberitaan terkait tudingan DPD GMNI Malut terhadap Dinas PUPR, menyangkut dugaan praktek minta fee atau pungutan liar pada kegiatan kerjasama media antara Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, sebagaimana diberitakan https://swaramalut.com/, secara institusi, Dinas PUPR, melalui PPATK Djafar Muslim, selaku Kepala Seksi Pengawasan Dinas PUPR saat itu, telah menemui Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Maskur Latif.

Pertemuan tersebut berlangsung pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, di Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, untuk saling mengklarifikasi, serta mencari kebenaran atas tudingan DPD GMNI terhadap Dinas PUPR Malut. Dan setelah saling mengklarifikasi, ternyata memang tidak ada bukti sebagaimana yang dituduhkan. Sehingga kedua belah pihak saling memaafkan.

Dan untuk diketahui pula, bahwa sebagaimana kutipan pernyataan Ketua DPD GMNI Malut yang ada dalam berita yang diberitakan https://swaramalut.com/ edisi tayang 24 Mei tahun 2022 itu, dengan pernyataan “Kami DPD GMNI Malut siap mengawal praktek minta-minta fee yang ada di Dinas PUPR Malut yang diduga sudah berlansung lama, dari tahun ke tahun”, merupakan pernyataan yang sangat tendensius, dan terkesan menghakimi Dinas PUPR Malut.

Hal ini juga, sebagaimana termuat pada rekomendasi Dewan Pers Nomor 603/DP-K/VI/2022, tertanggal 27 Juni 2022 pada poin dua (2), yang menganalisa pemberitaan dimaksud, setelah Dinas PUPR Malut melayangkan aduan ke Dewan Pers.

Sebab, tuduhan praktek minta fee atau pungutan liar sebagaimana dituduhkan DPD GMNI Malut, sangatlah tidak benar, karena budget nilai pembayaran kontrak kerjasama media pada Dinas PUPR Malut, seluruhnya ditransfer melalui masing-masing rekening perusahaan media, setelah dipotong pajak.(rls/d-pupr-m)

Demikian disampaikan terimakasih

 

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!