banner 140x600
banner 140x600
SWARA DAERAH

Ini Yang Dikatakan Ridwan Arsan Saat BPBJ Malut Gelar Raker Terkait Pengadaan Barang/Jasa 2023

×

Ini Yang Dikatakan Ridwan Arsan Saat BPBJ Malut Gelar Raker Terkait Pengadaan Barang/Jasa 2023

Share this article

Swaramalut.com TERNATE – Biro Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar rapat kerja (Raker)Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Malut.

Raker ini bertajuk Pengadaan barang jasa yang berkelanjutan untuk Maluku Utara sejahtera. Dibuka Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Malut Samsudin Abdul Kadir.

Kegiatan ini dihadiri Ridwan Arsan selaku Plt. Kepala Biro (Karo) BPBJ dan puluhan peserta, yang Berlangsung di Gamalama Room Sahid Bela Hotel. Rabu (18/10/2023) pagi tadi.

Dalam kesempatan itu, Plt. Karo BPBJ Iwan Arsan menuturkan, bahwa Raker pengadaan barang dan jasa pemerintah ini bertujuan untuk membicarakan tiga pembahasan.

Yang pertama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), karena memang masih banyak pengguna barang jasa yang belum menginput lewat SPSE tersebut.

“Saya harus mewajibkan hal itu, karena laporannya sampai ke KPK. dimana ada Monitoring Center Of Prevention (MCP) KPK tentang SPSE,” ujar Ridwan

Menurut Ridwan, apalagi proses pengadaan secara langsung, seharusnya 100 % tapi dari hampir 2000 paket hanya 52 % yang terinput didalam SPSE, yang lain masih menggunakan manual.

Meski demikian, kata Ridwan dalam sistem rencana umum pengadaan terinput dalam SPSE, dan masuk pada prosesnya menggunakan manual, dimana itu memang dibolehkan.

“Namun alangkah baiknya menggunakan SPSE supaya semua bisa teratur dan terlapor secara keseluruhan,” tandasnya.

Lanjut Ridwan, yang kedua mengenai SDM. Karena tahun 2024 yang dapat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) di lingkup OPD harus memiliki kompetensi dasar dan sertifikasi kompetensi barang jasa.

“Kompetensi ini tentang mampu membuat rencana APS yang benar, membuat draft dokumen lelang dan sampai pada puncaknya membuat rancangan kontrak, ” ucapnya.

Ridwan menegaskan pada tahun 2024, setiap PPK wajib memiliki kompetensi tersebut. Oleh karena itu pada dua bulan terakhir ini OPD harus siapkan PPK yang miliki kompetensi dimaksud.

Diungkapkan Ridwan, jika ditakutkan jangan sampai terjadi miskin SDM, sebab bila miskin SDM berarti KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dengan sendirinya harus merangkap menjadi PPK.

“Paling banyak memiliki kompetensi itu ialah di Biro BPBJ namun mereka telah bertugas di Pokja dan menjadi pejabat pengadaan dan tidak bisa lagi menjadi PPK,” sambungnya.

“Jadi saya harapkan ke semua OPD, agar nanti PPK yang disiapkan memenuhi kompetensi dan nanti berkonsultasi dengan BPBJ untuk hal itu. Karena tahun depan PPK wajib memiliki kompetensi tersebut,” jelasnya.

Ridwan menambahkan, bahwa pembahasan ketiga terkait barang dan jasa, dimana telah diketahui keterlambatan pembangunan salah satunya karena proses lelang yang terlambat

Oleh karena itu di tahun 2024 ini pihaknya mencoba melakukan tender dini atau tender awal di dua bulan terakhir pada November dan Desember tahun 2023.

“Tujuannya untuk mengurangi pelelangan yang menumpuk, agar supaya realisasi keuangan pada triwulan satu sudah bisa ada pencapaian keuangan,” pungkasnya.

Sementara itu Abdul Farid Hasan selalu Kabag LPSE BPBJ Malut menuturkan, tujuan dari Raker barang dan jasa itu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dalam pengadaan barang jasa.

“Sehingga kita bisa mengevaluasi langkah-langkah dan upaya dalam rangka merumuskan pengadaan barang jasa yang lebih baik,” tutup Farid kepada wartawan.#tim/red

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!