banner 140x600
banner 140x600
SWARA DAERAH

KPPN Tobelo Salurkan DBH PBB, Termasuk Halmahera Utara

×

KPPN Tobelo Salurkan DBH PBB, Termasuk Halmahera Utara

Share this article

Swaramalut.com HALUT- Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat(/8/2023), telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebanyak Rp 3.243.349.600.

Besaran dana itu bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan sektor lainnya untuk periode Minggu pertama bulan Agustus 2023. Anggaran sebesar 5% dari Pagu masing-masing Kabupaten per jenis/sektor PBB.

Penyaluran DBH PBB oleh KPPN terdapat di tiga wilayah. Kabupaten Halmahera Utara Rp 514.532.550, Kabupaten Halmahera Timur Rp. 2.641.181.800 dan Kabupaten Pulau Morotai Rp. 87.635.250.

Kepala KPPN Tobelo, Toni, mengatakan penyaluran ini berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan batas waktu penerbitan SP2D paling lambat hari jumat setiap minggunya.

“DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil. Tujuannya mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah,” jelasnya.

Toni menuturkan Dana bagi hasil terdiri atas dua jenis. DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

“Salah satu jenis DBH pajak adalah PBB yang masuk TKD. Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan kecuali PBB Pedesaan dan Perkotaan,” katanya.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 211/PMK.07/2022, pada Pasal 20 ayat (3).

“Disebutkan bahwa penyaluran DBH PBB serta DBH Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan dan sektor lainnya dilaksanakan secara mingguan. Ketentuan paling cepat bulan Agustus setelah surat pemberitahuan pajak terutang diterbitkan oleh DJP Kemekeu,” ujar dia.

“Sedangkan untuk bulan Desember dilaksanakan 1 kali penyaluran sebesar sisa pagu alokasi,” tambah Toni mengakhiri.#jojo

banner 336x280 banner 336x280
banner 336x280

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!