SwaraMalut.com TERNATE – Ditengah situasi gencarnya pemerintah daerah melakukan upaya efisiensi anggaran khusunya pada pos belanja Alat Tulis Kantor atau (ATK) dan perjalanan dinas yang berlabel konsultasi, ada sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) yang leluasa melakukan perjalanan dinas.
Tidak tanggung-tanggung dalam satu tahun kemarin yakni di tahun 2024, salah satu pimpinan OPD lingkup Pemprov Malut yakni Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Kominfosan) Maluku Utara(Malut) Iksan R.A.Arsad yang secara pribadi dalam menjalankan tugas sebagai kepala Dinas di tahun 2024 kemarin, terdeteksi menghabiskan anggaran 1 miliar lebih untuk melaksanakan perjalanan dinas secara pribadi dengan tujuan konsultasi baik ke jakarta maupun ke beberapa kota lainnya.
Data yang diterima media ini, pada senin 15 September 2025 menyebutkan bahwa Kadis Kominfosan Malut di tahun 2024 dalam sekali melakukan perjalanan dinas menghabiskan kurang lebih 28 sampai 30 juta.
Dengan nominal ini bayangkan kalau satu bulan Iksan Arsad ambil waktu mulai 4 sampai 5 kali untuk melakukan perjalanan dinas dikalikan selama setahun maka 1 miliar lebih habis untuk perjalanan dinas pimpinan OPD yang doyan jalan-jalan ini.
Perjalanan dinas konsultasi yang dinilai tak wajar dan tidak lazim dilakukan oleh kadis Kominfosan Malut ini dalam situasi efisiensi anggaran itu telah menjadi momok dan cerita miris dalam setiap diskusi atau perbincangan dikalangan masyarakat dan staf di kantor saat ini.
Bahkan beberapa sumber resmi jurnalis ini yang yang berinisial IS ini langsung berani mengungkapkan bahwa pimpinan OPD yang doyan melakukan perjalanan dinas di tahun 2024 dengan dalil untuk konsultasi dan manuver-manuver di hadapan pimpinan itu adalah Kadis Kominfosan Malut.
Untuk itu banyak pihak mendesak agar pihak Aparat penegak hukum(APH) dapat mengaudit perjalanan dinas di Diskominfosan terutama perjalanan dinas Iksan Arsad yang secara pribadi menghabiskan anggaran yang begitu fantastic padahal banyak kekurangan yang ada di dinas tersebut yang belum terselesaikan.
“Sangat tidak wajar dan patut dicurigai. Sebab, banyak pihak menduga ada unsur tindak pidana korupsi,” tandas sumber berinisial IS ini.
IS juga menambahkan bahwa realisasi perjalanan dinas Kadis Kominfosan Malut yang untuk dirinya pribadi yang mencapai Rp 1 miliar lebih ini hanya menguras keuangan di tengah utang DBH, utang pihak ketiga yang belum dibayarkan.
“Dililit persoalan Server dan hal-hal lain di pemprov dan di dinas itu sendiri yang begitu banyak tapi kadis dinilai acuh tau dan lebih pentingkan keluar daerah untuk perjalanan dinas ” jujur saya sangat prihatin dengan kondisi ini,” kata IS dengan nada kesal.
Untuk itu dirinya meminta APH dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar membentuk tim investigasi guna menelusuri aliran dana perjalan dinas di dinas Kominfosan Malut tahun 2024 kemarin.
“Mungkin saja penggunaannya tidak tepat sasaran dan diduga ada rekayasa sehingga kejaksaan tinggi perlu telusuri. BPK RI Perwakilan Maluku Utara perlu audit investigasi,” sebut IS mengakhiri. #tim/red.











