Swaramalut.com TERNATE – Mencuatnya pemberitaan terkait dugaan minta fee pada kegiatan Kerjasama Media yang diduga dilakukan oleh Oknum Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) di dinas PUPR Malut.
Beredar nya berita di Media Online terkait adanya pungli tersebut, membuat sebagian besar masyarakat Malut geram. Sehingga membuat Pratisi Hukum Maluku Utara, Muhammad Konoras. Angkat bicara, Selasa (24/5/2022) melalui via WhatsApp.
Menurut Ko Ama panggilan akrabnya apa yang dilakukan oleh Oknum pejabat yang ada di dinas PUPR Malut merupakan kebiasaan buruk, yang terkadang dianggap lumrah di beberapa kalangan sehingga seringkali hal ini fullgar dibicarakan. Tanpa malu dan merasa tak ada masalah.
“Hal seperti inilah yang merusak tatanan, karena hal buruk yang dibiasakan.”ujarnya
Jika pungutan tersebut, ada dasar hukum yang jelas dan hasil pemungutan tersebut akan dipergunakan untuk sesuatu yang legal dan resmi tentu tidak akan ada permasalahan, imbuhnya.
“Namun jika pungutan tersebut tidak ada dasar hukumnya, terlebih penggunaanya tidak jelas yang cenderung untuk Menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu ini merupakan perbuatan melawan hukum yang masuk kategori pungli.”
Ko Ama bilang, Ada dua model korupsi terkait dengan pungutan liar ini , yaitu Suap menyuap dan gratifikasi. Suap menyuap diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Thn 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dgn UU No 20 FHN 2001 sedangkan pidana Gratifikasi diatur didalam ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C UU korupsi.
” Tindak pidana suap modusnya adalah memberikan sesuatu hadiah atau uang kepada Pejabat/ Pegawai Negeri untuk mempengaruhi sebuah kebijakan / atau sebuah putusan. Sedangkan Gratifikasi itu hadiah atau ucapan terima kasih yg diberikan kepada seorang pejabat/ atau Pegawai Negeri setelah ada putusan, tetapi intinya sama yaitu sama sama korupsi”tambahnya.
Terkait dengan permintaan fee proyek yg diduga dilakukan oleh oknum-oknum di dinas PUPR Malut dan jika itu benar diminta sebelum dan sesudah tender maka itu telah masuk dalam bentuk pemerasan dan dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi penyuapan dan harus diproses secara hukum”tegasnya.
Terkait hal tersebut, Muhammad Konoras berharap aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Saber Pungli harus segera melakukan tindakan guna menghentikan dan pencegahan terhadap praktik-praktik seperti ini dan terlepas dari semua jika benar ada permintaan fee dari oknum-oknum di dinas PUPR Malut maka Gubernur wajib untuk menindak tegas bila perlu mencopot yang bersangkutan dari jabatannya”tutup Ko Ama Mengakhiri..#tim/red











