Swaramalut.com – SOFIFI
Dua pemerintah daerah provinsi yaitu Maluku Utara dan Jawa Barat sepakat melakukan kerja sama pada 10 OPD . Hal ini menindaklanjuti nota kesepahaman bersama yang telah ditandatangani oleh Gubernur Maluku Utara KH.Abdul Gani Kasuba Lc dan Gubernur Jawa Barat Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung,pada tanggal 09 Juli 2019 kemarin.
Kerja sama tersebut dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi pembangunan antara Maluku Utara dan Jawa Barat sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang bertujuan untuk kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.
Dalam sambutan Gubernur Maluku Utara yang di bacakan oleh Assisten III Setda Provinsi Malut Salmin Janidi,SH.M.Hum,mengatakan bahwa pihaknya ingin belajar ke Provinsi Jawa Barat yang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah berkualitas. Dia pun menilai Jawa Barat sebagai provinsi maju, baik dari segi pembangunan insfrastuktur maupun pelayanan publik.
“Kita ingin belajar dengan orang Jawa Barat yang punya SDM yang sudah kuat dan Atas dasar itu, kami berkeinginan untuk membangun kerja sama di 10 bidang dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.
Pada tahap awal kami telah melakukan kerja sama yang dijajaki dalam bidang Perikanan dan Pertanian oleh sebab itu perlu ditandatangani pula kesepakatan kerja sama pada 10 OPD lainnya.
Secara keseluruhan, Pemprov Maluku Utara melibatkan setidaknya 10 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam kerja samanya dengan Pemdaprov Jawa Barat yang di lakukan pada hari ini,Kamis (12/12/2019) yang bertempat di ruang rapat kantor Gubernur malut Gosale Puncak.
“Kepada OPD yang lain agar secepatnya menindaklanjuti dengan OPD Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan secara detail tentang isi kesepakatan,” ucap Salmin.
Sedangkan sambutan dari Pemprov Jabar yang di kemukakan oleh Kepala Inspektorat Jawa Barat Ferry Sofwan Arif MSI mengaku bahagia dengan adanya kerja sama antar-provinsi tersebut.
“Kami dengan senang hati, dengan tangan terbuka, ingin saling belajar terhadap saudara kami di Maluku Utara,” ucapnya saat memberikan sambutan. “Dengan MoU ini saya meyakini dimulai dari pimpinannya memberikan komitmen, setelah dengan semangat ditindaklanjuti dan ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya”tutur Ferry.
Ferry juga menambahkan, kesejahteraan masyarakat berawal dari sebuah hubungan ekonomi. Hal itu perlu didukung oleh investasi dan jaminan kondusivitas sosial politik dan keamanan.
“Kesejahteraan itu datangnya dari sebuah hubungan ekonomi, bensinnya investasi. Investasi datang kalau ada informasi yang memadai. Investasi kalau ada jaminan sosial politik dan kondusivitasnya baik,” katanya.
Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPKAD, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Balitbangda dan Dinas Komunikasi dan Informatika..
Hadir dalam acara kesepakatan kerjasama diantaranya sejumlah OPD Jawa Barat dan Maluku utara, Perwakilan dari sejumlah OPD dari Tidore kepulauan, sejumlah OPD dari Pulau Morotai, Insan Pers dan lain-lain..#red
