Swaramalut.com HALUT- Pendamping Hukum sejumlah warga Pulau Morotai, Maluku Utara, Selfianus Laritmas, meminta kepada Pengadilan Negeri (PN) Tobelo untuk tidak lagi mengeluarkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang kepada Rusli Sibua, jika mengajukan kembali di PN Tobelo sebagai calon kepala daerah (Cakada).
Larangan tegas itu sesuai ketentuan pasal 7 huruf K undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati atau Walikota dan Gubernur.
Disebutkan jika warga negara Indonesia ikut mencalonkan diri dalam pilkada tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
Sedangkan yang bersangkutan Rusli Sibua memiliki beban utang sekitar 92 miliar sebagaimana diuraikan dalam amar Putusan perdata Nomor 28/pdt.G/2012/PN.TBL yang telah berkekuatan hukum tetap ( inracht van gewijsde) sampai pada Putusan Kasasi
Terkait dengan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan dari PN Tobelo, Laritmas selaku Pengacara dan Konsultan Hukum sebagai pihak pelapor sudah mengajukan surat Permohonan ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.
Dimana memohon kepada ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan penegasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo agar tidak lagi mengeluarkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang kepada Rusli sibua dan kawan-kawannya.”
Olehnya itu kami meminta kepada bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat memberikan atensi yang besar terhadap permasalahan ini, karena jika tidak diindahkan dapat berpengaruh dinamika politik di Pulau Morotai,” tegasnya, Rabu 1 Mei 2024.#jojo
