Swaramalut.com TERNATE – Beredarnya informasi terkait dugaan adanya pungutan liar yang dilakukan salah satu oknum Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR)Provinsi Maluku Utara(Malut) Terkait Dugaan Minta Fee di Kegiatan Kerjasama Media yang kini menjadi perbincangan hangat masyarakat. Sang oknum tersebut diduga melakukan pungutan yang Bersumber dari APBD.
Menanggapi hal ini, ketua Komisi III DPRD Provinsi Malut Rusihan Djafar meminta kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba untuk menindaki kasus ini, dirinya mendorong kepada media yang dirugikan untuk segera mengumpulkan bukti dan langsung melaporkan, dan apabilah terbukti benar adanya, dirinya minta agar yang bersangkutan diberikan sanksi tegas”ujarnya saat di konfirmasi media ini melalui via telepon, Kamis (26/5/2022) pagi tadi.
Menurutnya, saat ini situasi ekonomi sangat sulit, terlebih di era pandemi pemerintah daerah sedang gencar gencarnya menggenjot PAD untuk memulihkan situasi ekonomi. Namun sangatlah disayangkan jika ada oknum-oknum yang tak bertanggung jawab dan coba memanfaatkan situasi seperti ini. Sehingga dirinya menegaskan agar Gubernur harus cepat mengambil langkah untuk segera memerintahkan pihak-pihak terkait untuk bisa mengusut tuntas persoalan tersebut.
Ia juga meminta Kepada Pemerintah Daerah khususnya Sekda agar dapat mengevaluasi kinerja kepada pelaku-pelaku ASN yang masih melakukan perbuatan yang dapat merusak citra dari ASN itu sendiri.
” Kami berharap kepada Sekda untuk bisa mengambil langkah yang tepat kepada mereka yang melakukan pungli dan dapat merusak nama baik daerah ini kedepannya kalau perlu langsung dievaluasi kepada oknum tersebut apalagi ini terjadi pada kegiatan kerjasama media, sebab media juga menjadi corong informasi bagi masyarakat” Tegas sian sapaan akrabnya ..#tim/red











